Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara memperkuat peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Minahasa Selatan untuk menurunkan stunting di Kabupaten Minahasa Selatan.
"Peran mereka penting dalam upaya kita menurunkan angka stunting di Kabupaten Minahasa Selatan termasuk di Sulawesi Utara," kata Kepala BKKBN Sulut, D Tino Tandaju di Minahasa Selatan, Sabtu.
Tino mengatakan, BKKBN Sulut melakukan pembinaan dalam rangka memaksimalkan peran PLKB dan P3K di lapangan.
"Penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi salah satu fokus utama yang harus dilakukan," ujarnya.
Karena itu menurut Tino, seberapa besar capaian penurunan angka prevalensi stunting di kabupaten tersebut memerlukan kerja sama para pihak.
"Jadi tidak hanya pemerintah, para pemangku kepentingan lainnya juga memiliki peran penting bagaimana kita mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan," ujarnya.
Tino yang didampingi Kepala Dinas PPKB Kabupaten Minahasa Selatan, Meitty N.Tumbuan mengatakan, selain stunting, peran PLKB dan P3K juga terkait dengan angka kelahiran menurut umur (ASFR) 15-19 tahun.
Hal sebagai langkah preventif terhadap pernikahan dini dan kehamilan yang tidak direncanakan.
"Kami juga mengingatkan terkait dengan optimalisasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana atau BOKB," harap Tino.
Dia berharap pembinaan PLKB-P3K dapat memberikan motivasi dan arahan yang lebih jelas bagi para petugas lapangan, P3K dalam menjalankan tugas mereka di lapangan sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.
Sebagaimana data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 19,2 persen.
Angka prevalensi stunting kemudian naik di tahun 2023 sebesar 26,4 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sementara target di periode tersebut sebesar 16,12 persen.
