Manado (ANTARA) - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sulawesi Utara, Steven Liow berharap masyarakat bijak menggunakan media sosial menjelang pelaksanaan Pemilu tahun depan.
"Peran masyarakat menjadi vital, berbicara santun dan tidak menjelekkan calon atau pasangan, termasuk ketika menggunakan media sosial, harus bijaksana," kata Steven di Manado, Jumat.
Bahkan dia berharap masyarakat berhati-hati manakala menggunakan jari ketika memposting atau menyebarluaskan informasi di media sosial.
"Berhati-hati menggunakan jari dalam menyebarluaskan informasi di media sosial, jangan mencela, jangan menyebarkan ujaran kebencian apalagi menyebarluaskan informasi-informasi hoaks," ajaknya.
Paling baik, kata dia, ketika menyebarluaskan informasi yang berisi ajakan dari penyelenggara pemilu semisal imbauan anti politik uang, anti informasi hoaks, ini yang perlu disebarluaskan.
"Masalah utama yang bisa muncul menjelang Pemilu adalah informasi hoaks dan ujaran kebencian. Kalau ini mampu diredam melalui partisipasi masyarakat maka proses Pemilu dapat berjalan dengan baik," katanya.
Karena itu menurut Steven, penegakan hukum bagi penyebar informasi tidak benar maupun ujaran kebencian dapat menangkal ancaman yang dapat mengganggu stabilitas politik.
Menurut Steven, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menangkal isu-isu negatif menjelang Pemilu tahun depan diantaranya, kolaborasi lintas sektor.
"Pada tahapan ini mendorong kerja sama aktif antarpemerintah sektor swasta dan masyarakat dalam bentuk forum kolaboratif dialog terbuka dan pertemuan berkala," ujarnya.
Selanjutnya, pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini dengan cara mengadopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analisis data untuk deteksi dini dan merespon cepat penyebaran isu hoaks dan ujaran kebencian.
Berikutnya, menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan secara massal untuk meningkatkan literasi digital masyarakat yang bisa membantu memahami cara memverifikasi informasi sebelum menyebarluaskan
Hal lainnya, pelaporan aktif dan respon cepat dengan mendorong masyarakat melaporkan konten konten yang mencurigakan serta menetapkan mekanisme respon cepat dari pihak berwenang dari platform media sosial.
"Strategi ini merupakan langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai tujuan menjaga integritas pemilu 2024. Penerapan strategi ini butuh kolaborasi dan peran partisipasi aktif semua pihak terkait," katanya menambahkan.
Berita Terkait
KPU dukung revisi UU Pemilu demi perbaikan
Jumat, 26 April 2024 19:27 Wib
Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres terpilih sesuai Keputusan KPU 504/2024
Rabu, 24 April 2024 13:31 Wib
KPU sebut tak ada lagi lembaga pengadilan bisa batalkan Prabowo-Gibran usai putusan MK
Rabu, 24 April 2024 2:57 Wib
Perlu ada aturan perilaku pejabat petahana jaga netralitas
Selasa, 23 April 2024 7:44 Wib
Pakar hukum Tata Negara sebut MK tak akan diskualifikasi Gibran
Minggu, 21 April 2024 7:19 Wib
Qodari yakin "amicus curiae" tidak pengaruhi putusan PHPU oleh hakim MK
Minggu, 21 April 2024 7:14 Wib
Majelis hakim MK sedang mencermati 14 surat "amicus curiae"
Jumat, 19 April 2024 18:56 Wib
Khofifah: Insya Allah, putusan MK nanti tidak ubah hasil Pilpres 2024
Jumat, 19 April 2024 18:50 Wib