Jakarta (ANTARA) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) segera meresmikan badan otonom Panji Bangsa untuk mengawal suara pada pemilihan umum mendatang.
Ketua Umum Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim menjelaskan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar akan menghadiri musyawarah nasional badan otonom tersebut pada 19 November 2025 dan melantik serta meresmikan kepengurusan tingkat pusat dan daerah pada 22 November 2025.
"Tidak hanya DKP yang dilantik, tetapi DKW (Dewan Komando Wilayah) seluruh Indonesia, yakni perwakilan ketua, sekretaris, dan bendahara DKW seluruh Indonesia," ujar Rivqy di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan bahwa badan otonom PKB itu telah membentuk 33 DKW dari 38 provinsi di Indonesia sebagai persiapan untuk mengawal suara pada pemilu.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pendidikan instruktur pada 19–21 November 2025 untuk mencetak para fasilitator kaderisasi di setiap daerah.
"Target kami memiliki kader militan sampai tingkat TPS (tempat pemungutan suara) yang pada tahun 2029 harapannya bisa mengawal suara-suara PKB di TPS-TPS. Baik di RT/RW, itu kami memiliki kader-kader militan yang tidak asal comot untuk menjadi saksi partai," jelasnya.
Ia menjelaskan Panji Bangsa dalam perekrutan kadernya tidak terbatas umur maupun latar belakang apa pun.
"Sudah kurang lebih 15.000 kader, mulai dari Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat dari berbagai latar belakang atau organisasi kemasyarakatan. Tidak hanya ormas keagamaan Islam, tetapi semua elemen ormas ada di dalam Panji Bangsa. Jadi, ini memang ceruknya ceruk baru dan memiliki segmen yang lebih luas," jelasnya.
