Manado, (Antaranews Sulut) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw dalam "Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2019" berharap pemerintah memperhatikan persoalan lintas batas dengan negara tetangga Filipina, kata Kepala Bagian Humas Christian iroth SSTP, Rabu.
Pada rapat tersebut, Wagub menyentil penutupan perdagangan lintas batas oleh imigrasi Filipina karena pihak Indonesia mengubah secara sepihak pas lintas batas sesuai dengan UU tentang Keimigrasian tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Filipina.
Kemudian, masalah "Undocumented Citizen" keturunan Sangihe-Filipina dan Filipina-Sangihe yang kurang lebih sesuai data UNHCR sekitar 8.500 jiwa berada di Filipina Selatan.
Masalah selanjutnya yang diangkat politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah kapal "roll on roll off" yang dicanangkan Presiden Jokowi melayani perdagangan kedua negara.
Kondisi saat ini, hanya melayani dua kali karena komoditi yang diangkut dari Sulut tidak memadai, kemudian ekspor komoditi sarang burung walet terhalang karena aturan dari Kementrian Perdagangan yang kurang menunjang.
"Wagub meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan secara khusus masalah perbatasan yang ada di Sulut, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan bisa lebih maju," katanya.
Iroth mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan rakor ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para pengelola perbatasan.
"Rapat koordinasi ini momentum sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS), antarpemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya,” ujar Menteri.***2***
