Manado (ANTARA) - Kemendukbangga/BKKBN melakukan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di tanah air.
"Ada beberapa langkah yang telah kami lakukan untuk mendukung implementasi PJPK seperti menyusun berbagai panduan teknis berbentuk buku saku pengintegrasian indikator Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana," kata Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Manado, Jumat.
Kemendukbangga/BKKBN juga telah membuat panduan proyeksi target indikator serta aplikasinya, bahkan sebelum acara internalisasi PJPK sudah ada 'kick of meeting' PJPK yang dihadiri secara online oleh seluruh sekretaris daerah, Bappeda dan dinas pengendalian penduduk KB se-Indonesia .
Sebelumnya juga, kata Wamen, sudah dilakukan di awal bulan ini yakni workshop penyusunan PJPK tingkat provinsi yang dihadiri oleh bapak wakil gubernur dan melibatkan Bappeda dan dinas terkait.
Koordinasi dengan berbagai kementerian terkait termasuk juga kementerian dalam negeri untuk mendorong surat edaran bersama penyusunan dan integrasi PJPK ini ke dalam dokumen perencanaan daerah, katanya menambahkan
Saat ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menggelar kegiatan 'Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah'.
"Kita akan bersama-sama berusaha agar nantinya bagaimana internalisasi ini dapat betul bermanfaat serta dapat dimasukkan dalam RPJMD," katanya menambahkan.
Mengimplementasikan PJPK, kata Wamen, tidak bisa dilakukan secara sektoral dan administratif belaka, akan tetapi memerlukan pendekatan yang holistik lintas sektor dan berbasis data.
"Kami mendorong agar masing-masing daerah terutama yang ada di pulau Sulawesi dapat mengintegrasikan indikator pusat ke dalam tujuan sasaran dan indikator RPJMD, khususnya pada urusan kesehatan, pendidikan, KB, sosial tenaga kerja, perumahan dan kependudukan," sebutnya.
Setelah itu, menyiapkan rencana aksi yang terukur dan kontekstual dengan baseline yang akurat dan target tahunan yang realistis.
"Ini yang nantinya perlu disusun dan dilihat dengan masing-masing kondisi demografis dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.
