Manado (ANTARA) - Anggota VI BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Fathan Subchi, mengatakan institusinya terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan dengan memperkuat 'Quality Control' dan 'Quality Assurance' dalam setiap pemeriksaan.
"BPK juga berkomitmen untuk memperluas pemeriksaan kinerja, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah, guna mendukung pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian fiskal," kata Fathan Subchi saat serah terima jabatan kepala BPK Perwakilan Sulut di Manado, Rabu.
Dia mengatakan, masyarakat semakin memahami bahwa dana yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah amanah yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Bentuk transparansi tersebut tercermin dalam opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Sulawesi Utara dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan stabil.
Bahkan, pada LKPD tahun anggaran 2023, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun, kata dia, BPK mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah.
"Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk mendukung program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara," katanya menambahkan.
Dia berharap, dengan kepemimpinan yang baru, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara semakin memperkuat pengawasan terhadap anggaran daerah dan berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.
Dia menambahkan, promosi, rotasi, dan mutasi jabatan merupakan bagian dari strategi BPK untuk memperkuat budaya organisasi yang berlandaskan independensi, integritas, dan profesionalisme.
"Langkah ini bertujuan meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara," sebutnya.
Fathan Subchi, memimpin prosesi serah terima jabatan dari pejabat sebelumnya Arief Fadillah kepada pejaat baru Bombit Agus Mulyo, sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Gorontalo.
Arief Fadillah dilantik sebagai Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara 1.A di mana jabatan ini bertanggung jawab atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Keamanan Laut, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga terkait di lingkungan entitas Kantor Pusat BPK di Jakarta.
Sertijab tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut dr. Michaela Elsiana Paruntu, serta Forkopimda serta kepala daerah kabupaten dan kota, legislatif, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPK Sulut serta para undangan lainnya.
