Sekdaprov: Masalah utama kawasan perbatasan yakni ketertinggalan

Manado (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi(Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut), Steve Kepel mengatakan, salah satu masalah utama yang terjadi di kawasan perbatasan yakni banyaknya ketertinggalan di segala sektor.

"Itu mencakup keterbatasan infrastruktur, keterbatasan jumlah penduduk, keterbatasan SDM berkualitas, juga keterbatasan penyediaan bahan bahan pokok," ujar Sekdaprov dalam rapat identifikasi dan analisis kegiatan pembangunan di Manado, Rabu.

Hal lainnya yang juga menjadi perhatian adalah isu-isu negatif terkait kemiskinan serta potensi perdagangan ilegal di wilayah perbatasan.

Karena itu menurut dia, kewajiban pemerintah, baik pusat dan daerah adalah bagaimana proses pengelolaan wilayah ini dapat betul-betul mampu meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, terlebih menjaga keutuhan NKRI.

"Langkah identifikasi dan analisis kegiatan di pulau-pulau terluar dimaksudkan untuk menelorkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang konstruktif dan mampu memberikan yang terbaik bagi Sulut," katanya menambahkan.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Sulut, Djemmi Gagola menambahkan, rapat ini didasari maraknya perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina baik legal maupun ilegal.

"Ini yang menjadi kewajiban kita pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi regulasi maupun sarana prasarana dan mekanisme model kerja sama untuk tidak ada lagi kasus-kasus ilegal seperti penyeludupan dan berbagai dampak negatif lainnya," jelas Gagola.

Ketua TP-PKK Sulut, Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan mengatakan, wadah ini ikut berperan melakukan identifikasi persoalan perempuan di wilayah perbatasan.

"Kami berharap hasil dari pertemuan ini bermanfaat dan dapat dibawa pulang ke wilayah masing-masing," ujarnya.