Memasyarakatkan uang elektronik

Jakarta, (AntaraSulut) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama pada tanggal 29 Januari 2015 meluncurkan pembayaran parkir dengan menggunakan uang elektronik di Terminal Parkir Elektronik (TPE) Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, pembayaran parkir di jalan tersebut menggunakan uang koin pecahan Rp500,00. Hal ini relatif cukup menyulitkan masyarakat mencari uang koin untuk membayar parkir.

Ketua Unit Pelaksana Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Sunardi M. Sinaga mengatakan bahwa penggunaan uang elektronik pada pembayaran parkir akan mempermudah masyarakat dan mempermudah pengelolaan parkir.

"Pembayaran dengan uang elektronik ini diharapkan dapat mengubah pengelolaan sistem perparkiran di pinggir jalan menjadi lebih modern," kata Sunardi M. Sinaga.

Ia juga memperkirakan dengan pembayaraan parkir menggunakan uang elektronik, pendapatan parkir dari 11 unit TPE sepanjang Jalan Agus Salim dapat mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta per hari.

"Sebelum ada sistem 'Parkir Meter' pendapatan parkir hanya Rp500 ribu per hari. Namun, setelah adanya sistem tersebut, pendapatan dapat mencapai Rp10 juta dan saya rasa akan dapat meningkat setelah pemberlakuan penggunaan uang elektronik," kata dia.

Saat ini, uang elektronik sudah digunakan pada banyak hal, seperti pembayaran tol, kereta, parkir, hingga belanja di minimarket.

Beberapa bank yang mengeluarkan uang elektronik, yakni BNI dengan kartu Tapcash BNI, Bank Mandiri dengan kartu mandiri e-money, Bank BRI dengan kartu BRI Brizzi, Bank Mega dengan kartu Mega Cash, BCA dengan kartu Flazz BCA, dan Bank DKI dengan kartu JakCard.

Dengan uang elektronik tersebut, diharapkan dapat mendorong Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

Senior EVP Transaction Banking Bank Mandiri Rico Usthavia Frans mengatakan uang eletronik sudah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan yang ingin kepraktisan dan menjadi salah satu cara untuk mendigitalisasi uang.

"Kalau berbicara tentang uang elektronik, identik dengan dunia dompet dan dunia mobil. Dunia dompet itu, seperti untuk pembayaran Trans Jakarta dan belanja di minimarket, sedangkan dunia mobil itu untuk pembayaran tol, SPBU, dan parkir," kata dia.

Hingga Desember 2014, lebih dari lima juta kartu uang elektronik diterbitkan oleh Bank Mandiri, dan jumlah tersebut naik 43 persen dibanding jumlah kartu yang beredar pada tahun sebelumnya, dengan nilai transaksi sepanjang 2014 mencapai 143 transakasi dengan nominal mencapai Rp1,6 triliun.

Menurut dia, uang elektronik adalah salah satu cara untuk mendigitalisasi uang sebab dana yang dibutuhkan untuk mencetak uang fisik tergolong mahal bahkan lebih mahal daripada nominal uang itu sendiri. Selain itu, membuat transaksi menjadi lebih mudah dan efesien.

Kepala Departemen Pengembangan Akses Keuangan & UMKM Bank Indonesia Eni Panggabean memproyeksikan penggunaan uang elektronik pada tahun ini tumbuh sekitar 30 persen jika dibandingkan dengan kartu debet kartu ATM yang tumbuhnya lebih rendah, yaitu sekitar 15--16 persen.

Namun, menurut dia, nilainnya masih relatif kecil, yakni menyumbang 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Mudah-mudahan dengan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang makin memperbanyak program uang elektronik, nilainya bisah naik menjadi 2 persen dari PDB," katanya.

Untuk menyosialisasi uang elektronik tersebut, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya, seperti bekerja sama dengan beberapa univeritas, agar uang elektronik digunakan di universitas, seperti membeli makanan di kantin dan fotokopi.

Pentingnya Peran Pemda

Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahja Purnama menyambut baik kerja sama antara enam bank dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melayani pembayaran parkir elektronik tersebut.

"Sistem ini dapat meningkatkan pendapatan produk domestik bruto," kata dia.

Ia berharap kerja sama ini terus berkembang di berbagai sektor, seperti pembayaran makanan dan minuman pada pedagang kaki lima.

Menurut dia, sistem pembayaran uang elektronik membantu pemerintah untuk meningkatkan produk domestik bruto, dan mempunyai data lengkap transaksi jual-beli.

Kepala Departemen Pengembangan Akses Keuangan & UMKM Bank Indonesia Eni Panggabean menyatakan bahwa peran pemerintah daerah (pemda) agar masyarakat mulai beralih menggunakan uang elektronik sangat penting.

Jakarta dapat dijadikan sebagai contoh yang masyarakatnya telah menggunakan uang elektronik untuk segala kegiatannya.

"Kota Jakarta dapat dijadikan contoh, peran pemerintah daerah sangat penting sehingga tercipta kesadaran pada masyarakat Jakarta menggunakan uang elektronik di mana-mana. Saya berharap daerah lain memikirkan cara-cara untuk menggunakan uang elektronik ini," kata dia.

Menurut dia, walaupun saat ini kota yang terbanyak menggunakan uang elektronik adalah Jakarta, potensi uang elektronik ini di luar Jakarta relatif cukup besar.

"Perkembangan di daerah lain cukup besar, seperti di Banten ada peningkatan yang tajam. Yang penting lagi penggunaan uang elektronik itu bergeser dari rata-rata volume transaksi Rp20 ribu per transakasi sekarang sudah menjadi Rp10 ribu per transaksi," kata dia.

Angka tersebut menunjukkan bahwa uang elektronik kini mulai digunakan oleh semua kalangan sehingga target pertumbuhan uang elektronik sebesar 30 persen dapat tercapai dan dapat meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri.