Beirut (ANTARA) - Pemerintah Lebanon akan mengadukan serangkaian ledakan perangkat elektronik yang terjadi di negara tersebut baru-baru ini yang melukai lebih dari 3.000 orang kepada Dewan Keamanan PBB, kata Perdana Menteri sementara Najib Mikati pada Rabu (18/9).
"Kami menginstruksikan agar mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB dan meminta pertemuan untuk membahas agresi ini," kata Mikati seperti dikutip kantor pers pemerintah Lebanon.
Seorang sumber warga Lebanon mengatakan kepada Sputnik bahwa perangkat komunikasi selain penyeranta meledak di berbagai wilayah di Lebanon pada Rabu.
Media Lebanon melansir bahwa walkie-talkie yang meledak tersebut dibeli sekitar lima bulan lalu, yakni hampir bersamaan dengan penyeranta (pager) yang meledak pada Selasa.
Sedikitnya 14 orang tewas dan 450 orang lainnya terluka dalam gelombang kedua ledakan, kata Kementerian Kesehatan Lebanon.
Menurut Kemenkes, sebanyak 2.800 orang terluka dan sedikitnya 12 orang tewas akibat ledakan massal penyeranta pada Selasa.
Pemerintah Lebanon dan kelompok Hizbullah menyalahkan Israel atas peristiwa ledakan tersebut.
Laporan media menyebutkan bahwa alat komunikasi penyeranta yang digunakan Hizbullah sebagai sistem komunikasi tertutup yang paling kokoh terhadap upaya peretasan dan penyadapan.
Sumber: Sputnik
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Lebanon adukan ledakan perangkat elektronik ke DK PBB
Berita Terkait
Israel larang Sekjen PBB Antonio Guterres masuk wilayahnya
Kamis, 3 Oktober 2024 9:31 Wib
Jepang serukan reformasi di lembaga PBB dan WTO
Kamis, 26 September 2024 10:11 Wib
Dirjen WHO bahas wabah mpox dengan badan-badan PBB
Jumat, 30 Agustus 2024 5:29 Wib
TMMD Kodim Minahasa latih baris berbaris siswa sambut HUT RI
Senin, 12 Agustus 2024 6:08 Wib
Sekjen PBB sebut senjata nuklir ancaman bahaya yang nyata
Selasa, 6 Agustus 2024 14:59 Wib
PBB khawatirkan serangan Israel di Lebanon
Rabu, 31 Juli 2024 11:24 Wib
PBB minta Lebanon dan Israel menahan diri
Minggu, 28 Juli 2024 17:19 Wib
Sekjen PBB sebut situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk dan perlu solusi
Jumat, 26 Juli 2024 10:23 Wib