Manado (ANTARA) -
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara bersama dengan Pemkab Minahasa Selatan mengikutsertakan sejumlah pakar untuk mengidentifikasi penyebab stunting di Kabupaten Minahasa Selatan.
"Para pakar dan peserta melakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor risiko yang mempengaruhi stunting dan menyusun strategi yang terarah sebagai tindak lanjut," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, D Tino Tandaju di Minahasa Selatan, Selasa.
Dia mengatakan, Pemkab Minahasa Selatan bersama Perwakilan BKKBN Sulut menggelar diseminasi hasil 'Audit Kasus Stunting dan Rencana Tindak Lanjut'.
Sejumlah pakar hadir dalam acara diseminasi tersebut, yaitu Melody F. Pascoal, M.Kes (pakar gizi), dr. Jeannette Lisiyanti Wijaya, Sp.A (dokter spesialis anak), dr. Pingkan Reppi, Sp.OG (dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi0 dan Welly Thomas, M.Psi (pakar psikologi).
Hasil dari diseminasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan para tenaga kesehatan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Sinergitas para pihak ini diharapkan tercapai generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan," ujarnya.
Tino menegaskan, diseminasi tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut dan pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan.
Kegiatan diseminasi seperti ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab stunting di daerah tersebut serta menyusun langkah-langkah konkret untuk penanganan dan langkah pencegahannya.
"Upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Minahasa Selatan memerlukan peran semua pihak, perlu upaya bersama dari lintas sektor dan pemangku kepentingan," ujarnya.
Ada lima kecamatan yang menjadi lokus audit kasus stunting yaitu Kecamatan Amurang, Kecamatan Maesaan, Kecamatan Motoling Barat, Kecamatan Motoling Timur, dan Kecamatan Kumelembuai.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 19,2 persen.
Angka tersebut kemudian naik menjadi 26,4 persen di 2023, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), sementara target yang harus dicapai sebesar 16,12 persen.
