BULD DPD RI: Tahun sidang 2023-2024 fokus pantau ranperda-perda

Manado (ANTARA) - Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus BAN Liow, mengatakan sesuai hasil rapat pleno, Rabu, maka tahun sidang 2023-2024 akan difokuskan pada dua sasaran pemantauan dan evaluasi Ranperda/Perda, yakni RAPBD/APBD dan ketahanan pangan. 

"Selain itu, akan melakukan tindak lanjut atas keputusan DPD RI terkait pelaksanaan tugas BULD DPD RI yang telah disampaikan kepada Presiden RI," kata Stefanus di Jakarta dalam rilis yang diterima Antara Sulut di Manado.

Artinya menurut perwakilan Sulawesi Utara di DPD tersebut, BULD DPD RI akan meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi ranperda/perda.

Hal tersebut terkait dengan kewenangan dan urusan di bidang pertanahan, perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup, juga pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Stefanus yang didampingi Wakil Ketua Lily Amelia Salurapa (Sulsel) menambahkan, sejumlah Anggota BULD DPD RI memberikan pandangan dan pendapat dalam rapat pleno tersebut.

Di antaranya dari  Komjen Polisi (Purn) Made Mangku Pastika (Bali), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta), Intsiawati Ayus, (Riau), Marthin Billa, MM (Kalimantan Utara), Namto Roba,  (Maluku Utara), Anna Latuconsina (Maluku) dan Achmad Sukisman Azmy (NTB).

"Mereka menegaskan bahwa  kehadiran dan komitmen BULD untuk mengawal dinamika hubungan pusat dan daerah," kata Stefanus.

Sebagai mitra pusat, kata dia, BULD berharap agar perda dapat berjalan dengan regulasi yang ditetapkan pusat. 

Sedangkan sebagai wakil daerah, BULD sangat berharap agar regulasi yang ditetapkan pusat mengakomodasi kepentingan daerah. 

"BULD DPD RI terus mengupayakan optimalisasi peran dan tugas dalam fungsi pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda," katanya menambahkan.