Sulut terus tingkatkan akses masyarakat pada produk dan jasa keuangan

Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyebutkan pemerintah daerah terus meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan untuk mengurangi angka kemiskinan.

"Salah satu fokus pembangunan saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Caranya adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan," katanya di Manado, Sulut, Senin.

Perluasan akses keuangan, menurut Gubernur, memiliki peranan sangat penting, khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada pelaku UMKM dan realisasi beragam stimulus kebijakan dan program pemerintah.

"Harapannya agar perekonomian tetap terus bertumbuh," ujarnya.

Karena itu, Gubernur Olly mengajak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulut untuk optimal menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses keuangan daerah.

Gubernur Gubernur memberi apresiasi terhadap pelaksanaan rapat pleno TPAKD Sulut di Manado, Senin, yang diharapkan menyinergikan langkah dan program kerja TPAKD di provinsi tersebut.

"Saya juga mengapresiasi koordinasi yang begitu baik yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Karena terbukti, apa yang kita laksanakan bersama-sama dengan OJK hingga saat ini berjalan baik, termasuk kita masih bisa mengendalikan inflasi serta pertumbuhan ekonomi di di daerah ini," katanya.

Gubernur Sulut berterima kasih kepada perbankan di Sulut yang mendukung upaya mengenalkan sejak dini tabungan kepada pelajar, yaitu program "Satu Rekening, Satu Pelajar" atau KEJAR yang saat ini telah menyasar hampir 40 ribu pelajar.

"Rapat ini diharapkan memantapkan pelaksanaan program kerja TPAKD Sulut ke depan, sehingga bisa berdampak pada upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ketua Dewan Audit (Anggota Dewan Komisioner OJK) Sofia Watimena mengatakan di seluruh Indonesia telah terbentuk 440 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD di tingkat provinsi dan 406 TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

"Dari angka tersebut TPAKD di Provinsi Sulut merupakan satu dari 18 TPAKD se-Indonesia yang telah melakukan pembentukan secara lengkap TPAKD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Hal ini layak kami berikan apresiasi," terangnya.

Senada, Kepala Kantor OJK Wilayah Sulutgo Malut Winter Marbun menyebutkan langkah Pemprov Sulut dalam mengakselerasi program tabungan bagi pelajar patut diapresiasi dengan harapan dapat didukung secara maksimal oleh para stakeholder terkait.

"Harapan kami, bupati dan wali kota dapat mengeluarkan surat edaran yang sama untuk membantu pihak perbankan melakukan kerja sama dengan kepala sekolah di daerah masing-masing sebagai salah satu upaya untuk menanamkan budaya menabung sejak dini para pelajar," katanya menambahkan.

Selain Wagub Steven Kandouw, rapat pleno tersebut juga dihadiri Pj Sekdaprov Praseno Hadi, sejumlah bupati/wali kota dan wabup/wakil wali, Kepala BI Perwakilan Sulut, kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut, serta para pimpinan perbankan dan stakeholder terkait.