Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mendukung anjuran bekerja dari rumah (WFH) yang diusulkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu strategi mencegah kemacetan lalu lintas pada saat arus balik Lebaran 2022.
"Saya kira imbauan Kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan," kata Supriansa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut politikus partai berlambang pohon beringin tersebut, imbauan Kapolri merupakan langkah bijak agar masyarakat nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik Lebaran.
Ia berpendapat bahwa imbauan Kapolri ini atas dasar kerja aparat kepolisian yang betul-betul memantau kondisi arus mudik maupun arus balik sehingga dengan begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai liburan Lebaran lebih tepat.
"Informasi kepolisian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai di semua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi COVID-19,” paparnya.
Anggota komisi III DPR RI lainnya, Taufik Basari berpendapat bahwa imbauan WFH cegah macet arus balik tersebut sudah tepat lantaran sejak buka jalur mudik Lebaran, para pemudik membeludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik pada tanggal 8 Mei 2022.
"Menurut saya ini adalah imbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik," kata Taufik.
Dengan membagi waktu gelombang arus balik, dia berharap dapat mengurai kemacetan yang akan terjadi.
Untuk merealisasikan imbauan tersebut, Taufik meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan swasta agar dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.
"Saya mengusulkan imbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta, seperti bank dan rumah sakit, menurut saya tetap menerapkan WFO," ujarnya.
Jenis tugas tertentu lainnya, lanjut Taufik, bisa dilaksanakan dari rumah atau WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur, melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing.
Pemberitaan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan saran kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.
Menurut dia, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022.
"Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instansi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home," kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Desa Unggasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5).
