Edukasi masyarakat berdemokrasi yang baik

Manado, (Antaranews Sulut) - Pemilu 2019 sebagai puncak pesta demokrasi lima tahunan akan dilaksanakan pada 17 April 2019, di mana masyarakat pemilik suara akan memilih para anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, serta presiden-wakil presiden.

Deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 digelar serentak di seluruh daerah di Indonesia, Minggu (23/9). Komitmen kampanye damai ini, sekaligus menandai dimulainya tahapan kampanye Pemilu 2019.

Para calon akan mengarungi kampanye panjang selama lebih kurang lebih enam bulan, mulai 23 September 2018 dan berakhir 13 April 2019. Dua hari masa tenang menjelang pencoblosan, yakni 14-16 April 2019, dilanjutkan pemungutan dan penghitungan suara (pileg dan pilpres) pada 17 April 2019.

Deklarasi ini salah satunya untuk memastikan kesiapan peserta pemilu dalam menghormati satu sama lain, agar semua menaati aturan perundang-undangan selama penyelenggaraan Pemilu 2019, serta memastikan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis.

Melalui deklarasi itu, seluruh peserta pemilu menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga perilaku dalam penyelenggaraan kampanye sehingga tidak melanggar peraturan.

Calon anggota DPRD Provinsi Sulut untuk Daerah Pemilihan Kota Manado Ivanry Matu mengatakan pada 2019 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena pemilu dilaksanakan mulai dari pilpres, pemilihan anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Hal ini akan membutuhkan kerja ekstra dari semua pihak, terutama dalam pengawasan agar pemilu berlangsung damai.

Deklarasi kampanye damai harus benar-benar menjadi suatu komitmen yang sungguh-sungguh antarpartai politik, penyelenggara, aparat keamanan, dan semua yang terlibat di dalamnya, termasuk rakyat yang akan memilih.

Dia mengatakan jangan sampai deklarasi ini hanya sebagai suatu seremonial padahal kegiatan itu bermakna penting. Deklarasi kampanye damai untuk menciptakan demokrasi substansial, bukan demokrasi prosedural, agar hasilnya juga berkualitas.

Peran semua pihak, terutama tim pemenangan, menghadirkan kampanye yang sejuk dengan ide dan gagasan.

"Kita sangat berharap jangan sampai terjadi perpecahan yang pada akhirnya akan mencederai tujuan menciptakan demokrasi yang sejuk, santun, dan bermartabat," jelasnya.

Apalagi, saat ini berada pada era digital, di mana tak bisa dihindari bahwa media sosial sangat berpengaruh. Oleh karena itu, pendidikan politik harus terus digalakkan, baik oleh peserta maupun penyelenggara.

Jangan sampai ada kampanye hitam, berita hoaks, tetapi akan lebih baik jika dalam kampanye menampilkan profil dengan pemikiran-pemikiran solutif, konkret atas suatu permasalahan.

Setiap calon, baik capres-cawapres, calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasti memiliki tim dan strategi pemenangan, sedangkan perang sosial media akan menjadi sorotan.

"Karena ini akan menjadi jalan masuk yang bisa mengarah pada gesekan serius, mungkin awalnya lewat perang `online` dan bukan tidak mungkin ancaman kontak fisik akan berakhir pada tindakan anarkis," katanya.

Hal itu harus menjadi perhatian bersama, terutama badan pengawas dan aparat keamanan. Mungkin perlu tim khusus atau semacam aplikasi yang memfilter ujaran-ujaran kebencian di media sosial.

Pihak penyelenggara bisa bekerja sama dengan pengelola Facebook atau medsos lainnya, akan tetapi juga penindakan terhadap pelaku yang harus memberikan efek jera.

Para calon juga harus mampu mengarahkan tim dan pendukungnya, memberikan pemahaman politik yang benar dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan, menjadi peserta harus mempelajari dan memahami aturan-aturan pemilihan.

Penyelengara juga harus netral dan memberikan keseragaman penafsiran terhadap aturan agar semua dapat memahami dan mematuhinya.

Kampanye Kreatif

Calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Partai PKPI Dapil Airmadidi Kalawat Melky Rudolf Tumiwa mengatakan deklarasi kampanye damai sudah menjadi komitmen seluruh peserta, mulai calon presiden-wapres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota menjelang Pemilu 2019.

Lewat komitmen itulah para peserta betul-betul menjunjung tinggi apa yang telah disepakati dalam artian setiap peserta harus berani menyosialisasikan komitmen itu kepada konstituennya.

Dinamika yang terjadi saat ini seakan belum berubah, di mana parpol masih mencari calon berdasarkan materi, yang seharusnya mengutamakan figur berkemampuan inovasi dan berpikir global, serta rasional dalam membangun komitmen untuk kepentingan bangsa.

Hingga saat ini, geliat tim pemenangan capres-cawapres belum terlihat. Hal yang nampak hanya gejolak pada masyarakat, termasuk gejolak di media sosial, akan tetapi bagi parpol pendukung tetap menyosialisasikan dukungaan mereka pada setiap capres-cawapres.

Kabupaten Minahasa Utara masih adem belum ada kampanye hitam, akan tapi terus melakukan kampanye kreatif lewat baliho. Di setiap baliho caleg memuat edukasi-edukasi kepada masyarakat sehingga bisa berdemokrasi yang baik.

Diharapkan situasi terus kondusif terkait dengan Pemilu 2019 yang antara lain ditandai tidak ada kampanye hitam, penyebaran berita hoaks.

Kegiatan kampanye didorong untuk mengedukasi masyarakat lewat visi dan misi, serta mengutamakan Tuhan dalam setiap usaha dan kerja.

Calon anggota DPRD Kota Manado dari Partai Berkarya Dapil Tikala Paal 2 Hesty Deasy Sondakh mengatakan deklarasi kampanye damai telah dimulai.

"Sebagai caleg, saya berharap deklarasi ini bukan hanya seremonial dan slogan dimulainya pesta rakyat lima tahun sekali," kata dia.

Akan tetapi, katanya, biarlah para caleg dan tim suksesnya terlebih dahulu memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan kampanye hitam, tidak membalas kampanye hitam dan saling melakukan perundungan, menyebar berita hoaks, terlebih di media sosial.

Sebaiknya masa kampanye ini dimanfaatkan para caleg untuk melakukan "perang" visi dan misi hingga program kerja.

"Dengan demikian kita mengedukasi masyarakat bagaimana berdemokrasi yang baik. Saya pribadi akan terus berkampanye damai untuk masyarakat Kota Manado Dapil Paal 2-Tikala," jelas Hesty.

Kapolres Bitung Philemon Ginting membuka acara Deklarasi Damai Bersama Pemerintah Kota Bitung di depan Rumah Dinas Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Ginting mengatakan Kota Bitung melaksanakan tahapan kampanye, baik secara terbuka maupun tertutup, baik yang di atur penyelenggara pemilihan, maupun para kandidat.

"Kami aparat keamanan dibantu oleh Pemerintah Kota Bitung hendaknya ini sebagai sosialisasi di awal bahwa nantinya kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan aman damai dan sejuk itu harapan kita bersama," kata dia.

Ia berharap, dari penyelengara pemilihan, para peserta, dan pemerintah bersama-sama menaati aturan kampanye.

"Sesuai keinginan masyarakat ingin nuansa kegiatan ini terlaksana dengan baik," katanya.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bitung Audy Pangemanan mengharapkan setiap tahapan pesta demokrasi sebagai motivasi bersama bahwa pemilihan bukan membeda-bedakan siapa yang menang dan kalah.

"Tapi kita memilih orang yang benar tapi tidak membedakan orang dan menghujat-hujat orang, baik dengan cara yang langsung dan juga cara tidak langsung di media sosial, karena perkembangan hal ini sangat mencoreng dari pada kamtibmas dan juga mencoreng dari pada citra Kota Bitung," kata dia.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan bersama di baliho sebagai bentuk komitmen semua pihak dalam mendukung kampanye damai nantinya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Sulut.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada segenap pihak, khususnya jajaran KPU Sulut, yang telah menggagas dan mengupayakan terselenggara agenda strategis ini.

Melalui kegiatan ini, benar-benar akan memberi dampak positif dalam upaya mengawal dan menyukseskan Pemilu 2019, demi kemajuan bangsa dan negara tercinta.

(T.KR-NCY/B/M029/M029) 29-09-2018 13:15:10