Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Dengan demikian, kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan (demand management) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak untuk merespons penaikan inflasi yang faktor penyebabnya bersifat kejutan yang bersifat sementara (temporer) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.
Inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (shocks), seperti penaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir dari bobot dalam keranjang indeks harga konsumen (IHK), bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices yang tinggi.
Kepala BI Perwakilan Sulawesi Utara Soekowardojo mengatakan bahwa pihaknya melakukan berbagai upaya guna menekan angka inflasi di Kota Manado, Sulut.
Inflasi Kota Manado, menurut dia, sering dipicu oleh volatile food yang terkadang bersifat kejutan, seperti pergerakan harga bawang, cabai rawit/rica, dan tomat (Barito).
Ketiga komoditas tersebut, katanya lagi, sering sekali menjadi pemicu inflasi di Kota Manado, baik mengalami peningkatan maupun penurunan yang cukup tajam secara tiba-tiba.
Oleh karena itu, BI yang memiliki tugas menekan angka inflasi membuat "Gerakan Barito+" di Provinsi Sulut dengan memberikan bantuan bibit bawang, rica, dan tomat kepada ibu-ibu Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut dan Wanita Kaum Ibu (WKI) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM).
Penyerahan Bibit
BI menyerahkan bibit barito sebanyak 20.000. Bibit ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey kepada Ketua PKK Sulut Rita Dondokambey Tamuntuan untuk disebarkan kepada ibu-ibu di Sulut, baik kelompok PKK maupun WKI GMIM.
Soekowardojo mengatakan bahwa Gerakan Barito merupakan inisiatif dari TPID Sulut dalam upaya mengendalikan inflasi di daerah Sulut.
Tujuannya adalah agar bibit yang diserahkan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pada kelompok Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut dan WKI GMIM Sinode dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama pada komoditas bawang daun, cabai, dan tomat yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi penyumbang inlasi terbesar untuk Sulut.
Program ini, katanya lagi, merupakan pelaksanaan ketiga yang telah diselenggarakan oleh BI dan TPID Provinsi Sulut sejak 2017.
Pada tahun 2018, diserahkan kembali bantuan sebanyak 20.000 bibit tanaman barito untuk mendukung program tersebut. Adapun jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah bibit di tahun sebelumnya.
Hal ini dilakukan dengan tujuan mendorong tercapainya kemandirian masyarakat, ketersediaan pasokan bahan pangan, dan stabilitas harga.
Pada bulan Juni 2018, inflasi Sulut telah mencapai 0,65 persen secara month to month, angka ini lebih rendah daripada rata-rata inflasi Sulut pada periode yang sama dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 0,77 persen.
Soekowardojo mengatakan bahwa hal itu merupakan momentum yang baik dan patut mempertahankannya agar inflasi Sulut di akhir tahun nanti dapat sesuai dengan target sebesar 3,5 persen +/-1 persen.
Namun, perlu diwaspadai beberapa hal yang berpotensi dapat memicu lonjakan inflasi hingga akhir tahun 2018, terutama pada Hari Pengucapan Syukur Minahasa Raya serta Natal dan Tahun Baru 2019. Pada saat itu permintaan terhadap barang konsumsi, termasuk bahan pangan, diperkirakan naik secara signifikan.
Penyaluran bantuan bibit kepada kedua kelompok wanita itu diharapkan mampu membantu menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan masyarakat, terutama saat permintaannya melonjak pada Pengucapan Syukur serta Natal dan tahun baru. Hal ini sangat penting diperhatikan mengingat selama Semester I 2018, komoditas Barito menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Sulut.
Inflasi Komponen Bergejolak
Pada bulan Juni 2018, kelompok inflasi komponen bergejolak (volatile food) memiliki andil inflasi sebesar 0,31 persen secara mtm, yang di antaranya dipengaruhi oleh inflasi komoditas tomat sayur yang memiliki andil terhadap inflasi sebesar 0,24 persen.
Pengendalian inflasi memegang peranan penting dalam perekonomian. Upaya menjaga kestabilan harga barang dan jasa menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabil, dan mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, diharapkan bibit yang diserahkan dapat dirawat, dijaga, dan dipelihara dengan baik agar dapat dikonsumsi oleh masing-masing kelompok penerima setelah dipanen nanti untuk kebutuhan sehari-hari.
Ia berharap hal itu dapat mengendalikan kenaikan tingkat harga bawang daun, rica, dan tomat melalui peningkatan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi bahan pangan hariannya.
Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang sering kali menjadi hambatan dalam perekonomian karena dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat seiring dengan menurunnya daya beli, terutama pada barang-barang konsumsi sehari-hari.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sulut Rita Dondokambey Tamuntuan mengatakan bahwa pihaknya akan berpartisipasi dalam gerakan menanam bawang, cabai, dan tomat untuk mengendalikan inflasi.
PKK Sulut dan WKI GMIM akan bersama-sama dengan Pemprovh Sulut dan BI dalam gerakan menanam barito.
Langkah BI dan TPID dan Provinsi Sulut melibatkan oganisasi WKI dan PKK, menurut Rita, sangat konstruktif.
Ia mengatakan bahwa pihaknya berupaya agar semua PKK di Sulut dan WKI GMIM menanam bawang, caba,i dan tomat sehingga harga tiga komoditas itu bisa terkendali dan berdampaknya sangat baik pada pengendalian inflasi.
Jika semua PKK dan WKI menanan bawang, cabai, dan tomat di rumah, akan meringankan beban keluarga sehingga tidak mengeluarkan biaya yang tinggi.
Ia berharap bantuan bibit dari BI itu akan memberikan dampak cukup signifikan pada perekonomian keluarga di Sulut sehingga angka kemiskinan yang biasanya paling banyak di perdesaan akan berkurang.
Ketua WKI GMIM Adriana Dondokambey mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan ribuan bibit dari BI itu ke WKI di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara.
Untuk cabai rawit, kata Adriana, akan diserahkan ke WKI di Kabupaten Minahasa Utara, tomat ke WKI di Kabupaten Minahasa dan Daun Bawang kepada WKI di Kota Tomohon.
Pemberian bantuan bibit itu di tiga kabupaten karena melihat potensi dan kondisi tanah di daerah tersebut sangat cocok untuk ditanami komoditas tersebut.
Ia berharap WKI GMIM dapat memanfaatkan bibit dari BI itu agar mampu meringankan biaya tumah tangga sehingga tidak perlu lagi ke pasar.
Inflasi Tetap Terjaga
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi BI yang sangat konsisten menjaga dan berupaya agar inflasi Kota Manado tetap terjaga.
Kalaupun ada kenaikan angka inflasi, kata Olly, masih dalam kondisi yang wajar. Namun, tetap berupaya menjaga agar tetap pada target awal tahun sebesar 3 persen pada tahun 2018.
Pemprov Sulut berharap bantuan 20.000 bibit bawang daun, rica, dan tomat dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok PKK dan WKI yang tersebar di Sulut.
Sebenarnya, kata dia, untuk produksi tiga komoditas tersebut tidak masalah di Sulut dan sekitarnya.
Menurut dia, yang sering terjadi adanya oknum-oknum tertentu yang mempermainkan harga.
Mereka sengaja menahan atau tidak membeli dari petani sehingga stok di tangan pedagang berkurang. Akibatnya, harus dijual lebih tinggi.
Pihaknya akan konsen menangani itu agar tidak ada oknum yang mengatur harga atau menahan stok di tingkat distributor.
Kelompok PKK dan WKI, katanya, harus manfaatkan pasar secara "online" ataupun pasar-pasar kecil sehingga harga di tingkat pedagang tetap stabil dan terkendali.
Koordinasi antara pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak 2005.
Anggota TPID terdiri atas Bank Indonesia dan kementerian teknis terkait di Pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, Kantor Menko Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak 2008 pembentukan TPID diperluas hingga ke level daerah.
Ke depan, koordinasi antara pemerintah dan BI diharapkan makin efektif dengan dukungan forum TPID, baik pusat maupun daerah, sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta menekan angka kemiskinan.
