Mengendalikan inflasi di bulan Ramadhan

Manado, (Antaranews Sulut) - Pemerintah pusat maupun provinsi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menempuh berbagai langkah strategis dalam upaya menjaga inflasi agar tetap stabil.

Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) Frangky Manumpil mengatakan langkah strategis yang diambil adalah menjaga "volatile food" dengan memastikan kecukupan pasokan pangan, melalui pengelolaan kesiapan produksi antarwaktu, memperkuat cadangan pangan pemerintah dan tata kelola operasi pasar oleh Bulog.

Selain itu juga memperbaiki manajemen produksi melalui penguatan kelembagaan petani (corporate/cooperative farming), pengelolaan produksi dan pascapanen khususnya pengeringan dan pergudangan, serta pemasaran.

Langkah lain adalah, meningkatkan tingkat kualitas beras melalui revitalisasi penggilingan, menyalurkan beras masyarakat sejahtera (Rastra) bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Pangan Non-Tunai sesuai dengan jadwal dan dengan kualitas yang terjaga, membangun sistem data produksi yang akurat melalui pembangunan dan pemanfaatan e-commerce untuk pangan dan memfasilitasi sinergi petani dan industri hilir.

Frangky Manumpil menjelaskan juga cara mengatur besaran dan waktu kenaikan kebijakan administered prices atau pengendalian harga barang-barang yang diatur pemerintah serta dampak lanjutan yang berpotensi timbul, dalam hal terdapat kebijakan penyesuaian pengaturan harga.

Sidak Pasar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Bank Indonesia (BI) menginspeksi mendadak (sidak) pasar-pasar rakyat guna memantau harga kebutuhan pokok dan mengambil kebijakan agar harga tetap stabil.

Dalam sidak baru-baru ini di Pasar Bersehati Manado dan Pinasungkulan Karombasan, harga beras, cabai rawit, gula pasir, minyak kelapa diketahui masih dalam kondisi stabil.

Frangky Manumpil mengatakan Pemprov Sulut akan terus bersinergi dengan BI dan instansi lainnya agar tetap menjaga pasokan sehingga harga tetap aman selama bulan ramadhan.serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai meningkat, apalagi pada tiga hari menjelang Idul Fitri yang diperkirakan akan mengalami kenaikan permintaan.

Selain melakukan sidak, pihaknya juga memantau dan mengawasi baik distributor maupun pedagang eceran setiap hari, sehingga pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok bisa terpantau setiap hari.

Kalaupun saat ini ada fluktuasi harga cabai rawit dan bawang merah, tapi dirasa masih sangat wajar, mengikuti mekanisme di pasar.

Kepala BI Perwakilan Sulut Soekowardojo mengatakan pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok di Sulut jelang Lebaran masih sangat wajar.

"Sinergitas dengan pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten dan kota harus sejalan,

karena, peningkatan kebutuhan pokok di salah satu kabupaten bisa mempengaruhi harga di Kota Manado," jelasnya.

Pasar Murah Lebaran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut seperti daerah lain di Indonesia menggelar pasar murah di 20 titik menyambut Lebaran 2018 yang akan menjangkau 15 kabupaten dan kota di Sulut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Jenny Karouw mengatakan pertama kali pihaknya akan melakukan pasar murah lebaran di daerah yang memiliki penduduk mayoritas merayakan Idul Fitri.

"Pasar murah lebaran ini dimulai pekan depan dan pertama kali di Kabupaten Bolaang Mongondow Raya, karena memiliki penduduk Muslim cukup banyak, dan lokasinya jauh dari Kota Manado," jelasnya.

Dia menjelaskan pasar murah Lebaran akan memprioritaskan penduduk kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

"Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik," jelasnya.

Di setiap pasar murah, barang-barang yang dijual antara lain gula pasir, tepung terigu, telur ayam, beras, minyak goreng, dan mentega.

Dalam setahun, Disperindag Sulut menggelar pasar murah beberapa kali terutama menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Natal,? dan Tahun Baru.

Masyarakat bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah yakni 10 persen hingga 25 persen dari harga di normal.

Beras premium dijual dengan harga Rp9 ribu per kilogram (kg) dari harga normal sebesar Rp12 ribu per kg, gula pasir sebesar Rp10 ribu per kilogram lebih murah 25 persen dari kondisi normal sebesar Rp12.500 per kg.

Mentega seberat 250 gram seharga Rp7 ribu per kg, minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp10 ribu per liter yakni lebih murah 10 persen dari kondisi normal Rp11 ribu per liter dan tepung terigu lebih murah 21,42 persen dari harga Rp8.500 per kg menjadi Rp7 ribu per kg.

Sinergitas TPID

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengingatkan bahwa sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat penting agar angka inflasi Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terjaga stabil.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutriono Edi waktu berkunjung di Manado awal puasa tahun 2018 ini berharap harap TPID Sulut dan di 15 kabupaten kota agar tetap bersinergi dengan baik.

Menjelang Ramadhan TPID dan instansi terkait harus rutin turun lapangan, untuk memastikan harga kebutuhan pokok stabi juga untuk memastikan stok tetap aman, jika kurang secepatnya pasok dari daerah sentra.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Soekowardojo mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan TPID di daerah.

Jika ada salah satu kabupaten atau kota yang kekurangan stok, secepatnya dipasok dari daerah yang melimpah," kata Soekowardojo.

Saat ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi TPID, pergerakan tomat sayur yang tidak stabil.

Dia menjelaskan belum lama ini BI bersama TPID dan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut melakukan "gerakan batanang rica dan (Barito)" dalam menekan angka inflasi di Kota Manado.

Dlam menekan angka inflasi di Kota Manado misalnya juga menggandeng ibu-ibu PKK Provinsi Sulut dan TPID dalam "gerakan batanang barito".

Gerakan Barito diharapkan mampu menjadi solusi terhadap peningkatan harga komoditas strategis khususnya cabai dan tomat sayur yang kerap terjadi di akhir tahun jelang perayaan hari raya keagamaan seperti Lebaran dan Natal.

Gerakan Barito sudah masuk di tahap ke-2, sebelumnya telah dilaksanakan pada April 2017 lalu bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado dengan pembagian sekitar 25 ribu bibit cabai rawit dan tomat sayur.

Untuk tahap ke-2 ini, alokasi bibit yang diberikan meiaiui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berjumlah 35 ribu bibit cabai rawit dan tomai sayur.

Sebanyak 30 ribu bibit telah disalurkan kepada kelompok-kelompok PKK di wilayah Kota Manado dan sekitarnya.

Selanjutnya 2 ribu bibit akan dibagikan kembali serta 3 ribu bibit akan disalurkan langsung ke wilayah kepulauan Manado Tua.

Terdapat pula bantuan tambahan sebanyak 10 rbu bibit cabai rawit dan tomat sayur yang merupakan kontribusi dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sulut yang akan disalurkan kemudian.

"Sehingga total bibit yang akan dibagikan adalah sejumlah 45 ribu bibit," katanya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan TP-PKK Provinsi Sulut memiliki peran dalam mengendalikan inflasi.

Olly mengatakan pertumbuhan ekonomi di Sulut harus mendapat perhatian dan kontribusi khusus TP- PKK Provinsi Sulut. Bahkan harus turut berkontribusi dengan "batanang rica deng tomat".

Ibu-ibu PKK harus melihat peluang yang ada, pekerjaan ini tidak sulit, karena untuk menanam saat ini sudah dilengkapi dengan alat pertanian yang semakin modern, sehingga untuk membuat bedeng itu menjadi mudah," ungkap Olly.

Peran TP-PKK, lanjut Olly, memegang peran penting. "Ibu-ibu jangan segan untuk turun sentuh tanah, karena ini untum kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Ketua TP-PKK Provinsi Sulut Rita M Tamuntuan Dondokambey mengatakan 30 ribu bibit cabai dan tomat sayur yang diserahkan kepada TP-PKK Sulut, dapat dipanen pada Desember 2017 nanti.

Ini dapat mengurangi beban di perayaan Natal, mengingat konsumsi rumah tangga di momen itu cenderung tinggi. Ditambah lagi konsumsi masyarakat Sulut yang suka makan pedas akan membuat permintaan domestik meningkat signifikan," kata Rita.

Dengan program Barito, secara langsung dapat mengurangi angka kemiskinan, berharapkan kelompok PKK dapat menanam dan merawat dengan baik, sehingga hasilnya dapat terlihat. Besar harapan kami anggota PKK dapat menjadi contoh untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam barito.

Program Klaster

Bank Indonesia mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan mengoptimalkan program klaster di daerah.

Terkait sasaran pencapaian inflasi, kebijakan tersebut dilakukan melalui salah satu strategi pengembangan UMKM yang dilakukan BI.

Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Sulut MHA Ridhwan?mengatakan strategi dimaksud yaitu meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM, salah satunya peningkatan produktivitas melalui penguatan dan optimalisasi program pengendalian inflasi (klaster) dengan fokus pada komoditas penyumbang inflasi (volatile foods).

Salah satu penyumbang inflasi berasal dari komoditas volatile foods, yaitu komoditas bahan makanan yang rentan terhadap gangguan sisi pasokan sehingga memiliki volatilitas harga yang tinggi.

Permasalahan pada komoditas kelompok ini terjadi di hampir seluruh wilayah umumnya terkait dengan kendala produksi.

Sejak tahun 2014 pengembangan Program Pengendalian Inflasi (klaster) difokuskan pada komoditas ketahanan pangan, komoditas berorientasi ekspor, dan komoditas sumber tekanan inflasi/volatile foods.

Ia mengatakan dengan tujuan Peningkatkan kapasitas UMKM untuk memperkecil gap antara persediaan dan permintaan sehingga memperkecil tekanan harga yang mendorong inflasi.

Terdapat 173 klaster binaan komoditas pertanian di seluruh Indonesia yang memanfaatkan lahan seluas 7.534 hektare, melibatkan 13.767 petani/peternak dan menyerap 27.552 tenaga kerja.

Dampak Program Klaster Bank Indonesia meningkatkan kinerja usaha tani yang tergambar dari peningkatan produktivitas, akses terhadap pasar input, pemanfaatan dan luas lahan, serta penerapan teknik dan inovasi budidaya secara organik.

Berkembangnya aspek kelembagaan pelaku usaha tani dan bertambahnya jumlah anggota koperasi/kelompok tani serta meningkatnya peran dan kontribusi koperasi/kelompok tani.

Bank Indonesia (BI) membantu petani dalam pengaturan pola tanam cabai rawit di Kabupaten Minahasa, Sulut.

BI memberikan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa "screen house" dan alat pompa air.

Fokus Pemda Kabupaten Minahasa kepada sektor penyumbang Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) terbesar di Sulawesi Utara yaitu sektor Pertanian serta dengan kegiatan Minahasa Menanam yang dicanangkan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa.

Ridhwan menjelaskan dalam tiga tahun terakhir, KPw Bank Indonesia Provinsi Sulut telah turut mengambil bagian dalam mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa.

"Salah satu bentuk kerja sama yang telah terjalin yaitu dengan telah ditandatanganinya MoU pada tahun 2014 terkait pengembangan klaster ketahanan pangan komoditas cabai rawit Minahasa yang telah memasuki tahap penyapihan (phasing out) pada tahun 2017," jelasnya.

Dalam pengembangan klaster cabai rawit tersebut, KPw Bank Indonesia Sulut telah melakukan penelitian, pelatihan/bantuan teknis peningkatan SDM, bantuan teknis alat penguatan ketahanan pangan serta memfasilitasi beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas dan produk olahan cabai serta fasilitasi dalam rangka peningkatan akses kepada sumber pembiayaan.

Di samping itu, katanya, telah terbangun mekanisme pemasaran cabai rawit antara klaster cabai rawit Minahasa dengan pasar lelang komoditas yang bekerja sama dengan Disperindag dan pasar modern Multimart dan Freshmart.

Ia menjelaskan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan klaster cabai rawit Minahasa adalah minimnya produksi pada saat musim kemarau sehingga berisiko memicu lonjakan harga akibat keterbatasan pasokan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, katanya, Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan melalui klaster binaan dengan Sinergi Penerapan Pengaturan Pola Tanam Cabai Rawit di Setiap Musim.

Selanjutnya untuk memfasilitasi hal tersebut, KPw Bank Indonesia memberikan bantuan biaya Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa screen house dan pompa air agar klaster binaan dapat terus berproduksi di setiap musim.

Diharapkan dengan adanya screen house dan pompa air ini, dapat mendorong peningkatan pasokan cabai rawit sehingga tekanan inflasi dari sisi supply dapat dikendalikan.

Inflasi Terkendali

Badan Pusat Statistik mencatat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Mei 2018 mengalami inflasi sebesar 0,55 persen pada separuh bulan Ramadhan.

Kepala BPS Sulut Moh Edy Mahmud mengatakan Kota Manado pada bulan Mei 2018 mengalami inflasi sebesar 0,55 persen, inflasi tahun kalender sebesar 2,84 persen dan inflasi year on year (yoy) sebesar 3,97 persen Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 131,65 pada bulan April 2018 menjadi 132,37 di bulan Mei 2018.

Inflasi Kota Manado pada bulan Mei 2018 disebabkan oleh peningkatan pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 1,57 persen, kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 1,19 persen.

Kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,39 persen, kelompok pengeluaran transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,20 dan kelompok pengeluaran sandang sebesar 0,06.

Komoditas yang memberikan sumbangan/andil terbesar terhadap inflasi Kota Manado adalah tomat sayur sebesar 0,37 persen, bawang merah sebesar 0,1405 persen, paket liburan sebesar 0,0729 persen, minuman ringan sebesar 0,0619 persen, angkutan udara 0,0530 persen, apel sebesar 0,0385 persen, anggur sebesar 0,0309 persen, telur ayam ras sebesar 0,0219 persen, daging ayam ras sebesar 0,0210 persen, dan cabai merah sebesar 0,0149 persen.

Komoditas yang memberikan sumbangan/andil deflasi adalah cabai rawit sebesar -0,0883 persen, cakalang/sisik sebesar -0,0621 persen, bawang putih sebesar -0,0435 persen, mobil sebesar -0,02 persen, jeruk nipis/limau sebesar -0,0198 persen, mujair sebesar -0,0115 persen, kol putih/kubis sebesar -0,0071 persen, kangkung sebesar -0,0051 persen, minyak goreng sebesar -0,005 persen, dan kunyit sebesar -0,0048 persen.

Sehingga, memperkuat koordinasi pemerintah pusat sampai ke daerah, dan Bank Indonesia (BI) sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan serta memperkuat bauran kebijakan BI dan memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi karena inflasi yang terkendali dengan baik.

(T.KR-NCY/B/M007/M007) 08-06-2018 06:57:54