Manado, 3/7 (Antara Sulut) - DPRD Sulawesi Utara menetapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggung jawaban APBD tahun 2014 menjadi peraturan daerah (Perda).
Penetapan itu setelah seluruh fraksi pada pendapat akhir rapat paripurna DPRD Sulawesi Utara (Sulut), di Manado Senin, menyatakan menerima dan setuju untuk ditetapkan menjadi Perda.
Keenam Fraksi itu masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Gerindra, Amanat Keadilan, dan Restorani Nurani untuk Keadilan.
Pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw dan dihadiri antara lain Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil, keenam fraksi tersebut juga memberikan catatan dan masukkan kepada Pemerintah Provinsi Sulut.
"Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, Raperda Provinsi Sulut tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda," kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ivone Bentenu.
Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Gubernur Djouhari Kansil mengatakan, sekalipun dihadapkan dengan saratnya tugas dan tanggung jawab, DPRD Sulut mampu memparipurnakan secara formal Raperda pertanggungjawaban APBD 2014 .
Ini diawali dengan penyampaian, pendapat saran dan masukan oleh fraksi-fraksi terkait berbagai hal dalam implementasi kebijkan anggaran, maupun pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
"Untuk itu berbagi masukan, saran dan koreksi serta catatan strategis akan jadi perhatian yang sungguh dalam pelaksanaannya dan pemicu untuk lebih meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut," katanya.
Terkait dengan pengambilan keputusan Raperda pertanggungjawaban APBD 2014, dia mengatakan, Pemprov telah berupaya semaksimal mungkin, merealisasikan dan mengimplemntasikan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan bagi kepentingan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan skala prioritas, dimana pelaksanaanya tak lepas dari persetujuan, pengamatan pengawasan DPRD yang terus bertekad dan berkomitmen mengawal terwujudnya "good governance dan cleen government". @antarasulut.com
DPRD Sulut tetapkan Perda pertanggung jawaban APBD
Siasaa rapat paripurna DPRD Sulut. (foto jorie darondo) ((1))
"Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, Raperda Provinsi Sulut tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda," kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ivone Bentenu.
