Wagub Sulut ajak semua pihak menjaga kelestarian Danau Tondano

Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw mengajak semua pihak menjaga kelestarian Danau Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa.

"Danau Tondano adalah jantung Sulut, bila danau ini kering akan berdampak terhadap penduduk di daerah ini," sebut Wagub Steven pada pencanangan pemasangan patok batas sempadan Danau Tondano di Minahasa, Rabu.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata Wagub, menargetkan pembangunan sebanyak 65 bendungan, dan sekarang sudah dibangun di atas 40 bendungan dengan anggaran lebih dari Rp200 triliun.

Sangat ironis, menurut Wagub Steven, Danau Tondano dengan luasan sekitar 4.900 hektare apabila tidak dipelihara, dan gusti Allah akan marah.

"Karena itu kami berharap Irjen dan Dirjen Kementerian PUPR RI membuat peta jalan anggaran yang lebih banyak untuk Danau Tondano, dari pada buat (bendungan) baru lagi," ujarnya.

Provinsi ujung utara Sulawesi tersebut, kaya akan sumber daya energi baru terbarukan, kaya sumber daya energi ramah lingkungan.

Saat ini indeks energi terbarukan Sulut di atas 50 persen atau di atas nasional yang baru 20 persen, dan itu dikontribusikan PLTU Lahendong dan Danau Tondano.

"Ini betul-betul sumber penghematan yang luar biasa, bayangkan kal, pakai batu bara, gas. Dua-tiga tahun kemarin bawa pembangkit listrik dari Turki dan setiap tiga bulan meminta keringanan bayar bahan bakar," ujarnya.

Akan tetapi, menurut Ketua DPRD Sulut periode 2-14-2015 tersebut, dibandingkan dengan Danau Tondano, di danau ini sudah ada empat pembangkit listrik termasuk pembangkit listrik minihidro di Bendungan Kuwil, PLTA Tonsea Lama bahkan menjadi tertua di Indonesia sejak tahun 1930.

Wagub memberikan apresiasi kepada KPK yang menggelar acara pencanangan pemasangan patok batas sempadan Danau Tondano sebagai wujud komitmen pemerintah untuk selamatkan Danau Tondano.

Hadir juga dalam pencanangan pemasangan patok batas sempadan Danau Tondano tersebut pejabat KPK, Kementerian PUPR RI, ATR/BPN, kejaksaan tinggi, kabinda serta pemangku kepentingan terkait lainnya.