"Pahlawan masa kini" berjuang melawan kemiskinan

Manado (ANTARA) - "Aku Pahlawan Masa Kini", mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi pejuang sebagai bentuk aksi nyata bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai bentuk aksi untuk menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan hoaks, dan jauhi dari tindakan anarkis atau merugikan orang lain.

Persatuan dan kesatuan tetap dijaga dan dikuatkan sehingga tak goyah ketika ada tangan-tangan jahil berupaya mengganggu keutuhan NKRI.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Utara (Sulut) Ivanry Matu mengatakan pendiri usaha rintisan (start-up) adalah pahlawan masa kini yang diharapkan mampu membawa Bangsa Indonesia semakin maju.

Saat ini, minat anak muda menjadi pengusaha semakin tinggi, munculnya bisnis-bisnis baru dan hadirnya banyak usaha rintisan adalah hal yang menggembirakan.

Mereka adalah para pahlawan masa kini, karena  zaman dahulu para pemuda menenteng senjata, berkorban nyawa untuk membela bangsa.

"Dan, saat ini kita tidak lagi dituntut untuk berperang secara fisik di medan pertempuran yang penuh luka dan darah, tapi dengan menjadi pelaku usaha kita berperang lawan kemiskinan dan pengangguran," katanya.

Saat ini, pahlawan berperang melawan ketidakadilan sosial, perang terhadap kebodohan dan buta huruf, terhadap korupsi dan segala bentuk penindasan dan lain sebagainya.

"Tetapi kita harus menjadi pengusaha yang cinta tanah air, pengusaha yang cinta Merah Putih," katanya.

Menjadi pengusaha, katanya, harus memahami nilai-nilai spirit perjuangan pendahulu dan memaknai secara dalam UUD 45 dan Pancasila, supaya tidak menjadi pengusaha yang serakah dan hanya mementingkan diri sendiri serta kelompok.

Apalagi, hingga mengabaikan etika berbisnis dan mengambil semua potensi tanah air secara tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan keberlanjutannya pada masa depan.

Contohnya, dalam berbisnis mengutamakan asas pemberdayaan kelompok kecil dengan melibatkan semua pihak, berbisnis dengan paham ekonomi kerakyatan, menjadi sosial entrepreneur, menjadi pelaku ekspor yang pancasilais, artinya melakukan kegiatan ekspor lebih banyak dibandingkan dengan impor.

Selain itu, mengangkat derajat produk dalam negeri dengan mencintai dan menggunakannnya, tidak melakukan suap dalam kegiatan usaha, dan peduli lingkungan.

Dengan melakukan hal-hal itu, katanya, akan layak disebut pahlawan masa kini karena sejatinya para pahlawan mampu berkorban nyawa untuk negara.

"Nah, saat ini kita balas pengorbanan mereka dengan menjadi pengusaha Merah Putih. Yang pancasilais dan cinta NKRI, dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," jelasnya.

Aktivis Lingkungan Sulawesi Utara Jul Takaliung mengatakan perjuangan dalam upaya menyelamatkan lingkungan penuh risiko.

Usaha menyelamatkan lingkungan harus berhadapan dengan para penjahat lingkungan. Mereka berorientasi pada keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan dampak buruk dari eksploitasi lingkungan secara membabi buta.

Dia mengayakan para penjahat lingkungan akan menghalalkan berbagai cara untuk memuluskan izin-izin demi meraup keuntungan.

Untuk menjadi aktivis lingkungan disebut dia tidak mudah karena dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tumbuh dari kesadaran bahwa manusia hanya menumpang di Bumi.

"Menikmati apa Tuhan sudah ciptakan yang berikan untuk semua generasi, sehingga kesinambungan manfaat lingkungan harus dikelola dengan baik," katanya.

Ancaman secara fisik sangat nyata dalam memperjuangkan lingkungan karena bisa berhadap-hadapan dengan preman-preman bayaran untuk melenyapkan pejuang.

Hal Itu bisa terjadi setiap saat. Belum lagi kriminalisasi yang biasanya dilakukan oleh oknum aparat yang sudah berpihak pada perusahaan.

Intinya, katanya, jika mau jadi aktivis lingkungan, harus siap lahir batin dan siap miskin, karena kalau mau kaya harus dengan pihak perusak lingkungan.

Wakil Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langowan Manado, dr James Komaling, menyebut para tenaga medis di tempat itu yang merupakan pahlawan kesehatan optimistis mampu mewujudkan Indonesia sehat.

"Atas nama tenaga kesehatan kami optimis dalam berbagai prestasi, sementara kekurangan yang perlu dibenahi pasti bersama kita bisa. Indonesia bisa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas untuk Indonesia maju," katanya.

Kebijakan kesehatan yang berlaku saat ini, dinilai sudah baik untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.

Berdasarkan data pada 2018 pasien pengguna Jasa Kesehatan Nasional/Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (JKN/BPJS Kesehatan) 233,9 juta jiwa atau mengalami kenaikan tiga kali lipat dibandingkan dengan pada 2014 yang 92,3 juta jiwa.

"Sehingga berdasarkan data ini kami menilai kebijakan pemerintah sudah baik karena memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan," kata James yang juga Ketua Umum Yayasan Trisula Sakti Sulawesi Utara itu.

Memang, diakui dia bahwa di antara begitu banyak prestasi pemerintah, terdapat juga hal-hal yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan kesehatan, di antaranya masih adanya problem dalam tata kelola pembiayaan BPJS yang sudah menjadi rahasia umum, mengalami defisit sampai Rp32 triliun pada Oktober, sehingga bukan tidak mungkin bisa saja memengaruhi sistem pembiayaan pusat pelayanan kesehatan.

"Besar harapan kami sebagai partner kerja di bidang kesehatan yang bersama-sama dengan pemerintah, agar bisa memberikan suatu kontribusi untuk masyarakat tanpa kekhawatiran akan pembiayaan kesehatan," jelasnya.

Pihaknya sangat menyadari bahwa membuat suatu pelayanan yang seluruh masyarakatnya memiliki jaminan kesehatan nasional tidaklah gampang dan tidaklah mudah.

"Tapi kami bersama-sama dengan pemerintah untuk membantu, proaktif dalam menjalankan kebijakan dan memberi masukan kepada pemerintah yang ada, untuk kemajuan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keadilan sosial kepada masyarakat bisa diwujudkan," katanya.

Sebagai pelayan kesehatan masyarakat juga diharapkan peran aktif dari pemerintah agar bisa lebih selektif memberikan bantuan sosial pemegang kartu KIS agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran.

"Berkaitan dengan hal itu kami sebagai pelayan kesehatan juga mengimbau agar semua kita yang mampu untuk membayar iuran bulanan BPJS agar bisa membayar tepat waktu untuk kebaikan pembiayaan kesehatan kita semua," katanya.

Jika masyarakat sehat, pasti mampu melakukan pekerjaan apa pun sehingga kemiskinan bisa diminimalisasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Ateng Hartono mengatakan indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

"Selama periode September 2018-Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara mengalami penurunan," kata dia.

Ateng mengatakan indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2018 adalah 1,312 dan pada Maret 2019 turun menjadi 1,175, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami penurunan dari 0,301 menjadi 0,250.

Untuk periode Maret 2018-Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga sama-sama mengalami penurunan.

Selama periode September 2018-Maret 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan mengalami penurunan.

"Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin makin kecil," jelasnya.

Di daerah perkotaan, nilai P1 dan P2 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan di antara penduduk miskin makin besar.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan.

Pada Maret 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perdesaan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan P1 daerah perkotaan.

Bangsa Indonesia berharap bermunculan sosok pahlawan yang sesungguhnya di mana dibutuhkan oleh seluruh rakyat.

Pahlawan itu yang mampu memberikan kebahagiaan esensi dalam kehidupan berbangsa yang telah merdeka sejak 1945.

Esensi kebahagiaan itu adalah hidup layak dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang layak, dan daya beli yang cukup untuk hidup serta menghidupi keluarganya, yakni jauh dari kemiskinan.