Manado (ANTARA) - Komisi III DPRD Manado, mengakui bahwa banyak bantuan kementerian PUPR untuk kota Manado dan tak bisa dilaksanakan karena terkendala dengan RTRW.
"Dari konsultasi yang kami lakukan di Kementerian PUPR diketahui kalau sebenarnya banyak bantuan yang diberikan kepada Kota Manado tetapi kebanyakan tidak berjalan, sebab tidak ada pengaturan tata ruang wilayah," kata Personel Komisi III, Anita de Blouwe, di Manado.
Dia mengatakan saat berkonsultasi, dijelaskan sejumlah bantuan seperti pembangunan rumah susun bagi korban banjir, tidak bisa dibuat di Manado, sebabnya lokasi yang ditunjuk tidak tepat.
"Artinya pembangunan tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RTRW, sehingga terpaksa menelan pil pahit tidak bisa berjalan," katanya.
Dia menyesalkan hal itu karena program tersebut baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi akhirnya tidak berjalan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski begitu dia mengatakan, masih ada juga bantuan yang tetap bisa dilaksanakan di Manado, karena sesuai dengan RTRW sehingga dapat dilaksanakan.
Sebab itu dia mengatakan, saat ini DPRD terus menunjang pemerintah dan mendorong agar segera melakukan pembebasan lahan yang diperkirakan bisa memenuhi ketentuan sehingga bisa dibangun.
"Kami tetap berharap kiranya RTRW bisa segera diselesaikan sehingga pembangunan fisik terutama bantuan bisa dilaksanakan," katanya. ***2***
Berita Terkait
Ferdinand Dumais resmi jadi anggota DPRD Manado
Senin, 21 Oktober 2024 14:41 Wib
Meykel Damopolii ditetapkan jadi Wakil Ketua DPRD Manado
Jumat, 20 September 2024 15:48 Wib
DPRD-Pemkot Manado tandatangani KUA-PPAS dalam paripurna
Rabu, 18 September 2024 20:55 Wib
Gubernur Sulut harap anggota DPRD jadi jembatan suarakan aspirasi rakyat
Rabu, 11 September 2024 6:07 Wib
43 anggota DPRD Sulut dilantik, dua orang mengundurkan diri
Senin, 9 September 2024 16:41 Wib
Wagub Sulut minta tanggapan DPRD atas Ranperda APBD tahun 2025
Kamis, 5 September 2024 6:25 Wib
DPRD: Jaga kerukunan Jelang Pilkada Sulut
Selasa, 27 Agustus 2024 15:25 Wib
Ketua DPRD: Perda Haji Sulut diketuk awal September
Selasa, 27 Agustus 2024 5:36 Wib