Jakarta (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkomunikasi dengan fraksi partai politik lainnya untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) guna mencegah pasal-pasal yang diselundupkan.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Djariot Saiful Hidayat mengatakan bahwa pasal-pasal yang akan ditolak itu adalah yang melemahkan MK. Adapun RUU tersebut kini tengah dibahas di lembaga wakil rakyat itu.
"Penjaga konstitusi betul-betul harus independen, harus kredibel, harus mandiri," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan MK merupakan lembaga yang sangat strategis dan penting sebagai penjaga konstitusi. Sehingga lembaga tersebut betul-betul harus dijaga.
Menurutnya komunikasi dengan fraksi lain perlu dilakukan karena PDIP tidak bisa bekerja sendiri dalam menolak RUU tersebut.
Adapun pasal-pasal yang akan ditolak di antaranya yang berpotensi untuk menghambat atau merintangi hakim MK supaya tidak tegas dan berani dalam memutus sebuah perkara.
Dia menilai pasal-pasal dalam RUU tersebut akan menurunkan derajat kemandirian MK dalam menjaga konstitusi.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah pada masa reses menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Adapun rapat kerja bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) yang mewakili pemerintah itu digelar Komisi III DPR pada hari Senin (13/5) di kompleks parlemen, Jakarta.
DPR pada hari tersebut masih berada pada masa reses karena masa sidang selanjutnya baru mulai pada hari Selasa (14/5).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP komunikasi dengan fraksi lain guna tolak RUU MK
Berita Terkait
Mendagri-DPR sepakati 122 RUU Kabupaten/Kota belum disetujui
Rabu, 25 September 2024 7:32 Wib
RUU Kementerian Negara tuntas dibahas DPR RI periode saat ini
Selasa, 10 September 2024 13:48 Wib
Puan: RUU Perampasan Aset jadi bahasan DPR RI periode 2024-2029
Selasa, 10 September 2024 13:46 Wib
Mantan komisioner KPK usul RUU Perampasan Aset masuk program 100 hari kerja Prabowo
Kamis, 29 Agustus 2024 6:26 Wib
Revisi PKPU 8/2024 kembalikan muruah DPR atas RUU Pilkada
Senin, 26 Agustus 2024 14:17 Wib
Pengesahan RUU Pilkada dibatalkan, DPR setuju putusan MK diberlakukan
Kamis, 22 Agustus 2024 18:05 Wib
Anggota DPR Habiburokhman terkena lemparan botol saat temui demonstran
Kamis, 22 Agustus 2024 15:42 Wib
Jika RUU Pilkada belum disahkan hingga 27 Agustus maka DPR ikuti putusan MK
Kamis, 22 Agustus 2024 13:21 Wib