AIPI bedah peta politik Indonesia

Manado, (Antara Sulut) - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo H Sarundajang mengatakan, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) punya tanggung jawab memberikan sumbangsih pemikiran tengan peta politik di Indonesia.

"Karena itu dalam seminar nasional yang telah dilaksanakan menghadirkan sejumlah pakar politik Indonesia di antaranya Ryaas Rasyid, Maswadi Rauf, Syamsuddin Haris, Mochtar Pabottinggi, dan Adriana Elisabeth," kata Sarundajang yang juga dipercayakan menjadi Ketua Umum AIPI Pusat.

Dia menambahkan, seminar ini sengaja mengangkat tema Proyeksi Politik Indonesia karena pada prinsipnya sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia, sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang.    

"Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada saat itu," kata dia.

AIPI dalam pengamatannya melihat bahwa sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan.

Contoh konkrit, kata Sarundajang adalah mulai bermunculannya lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks.

"Berdasarkan hal tersebut, AIPI merasa perlu melakukan pengenalan dan pembedahan lebih jauh tentang proyeksi politik di Indonesia, apa dan bagaimana politik nantinya di Indonesia," kata dia sembari mengatakan dalam seminar nanti akan dikaji secara mendalam mengenai sistem politik sejak zaman kerajaan sampai masa reformasi, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan fungsi serta kedudukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Namun yang paling utama, kata dia, apa dan bagaimana AIPI harus berbuat agar politik di Indonesia berada pada porsi dan koridor yang seharusnya.

Sarundajang menjelaskan, harusnya pembangunan ekonomi sejalan dengan pembangunan politik, sebab sekarang ini nampak jelas bahwa adanya ketiadaan pembangunan politik di Asia Tenggara, mirip dengan Indonesia pada masa pra-reformasi.

ASEAN gemar berbicara mengenai kerjasama pembangunan ekonomi, tapi selama 35 tahun tidak pernah menempatkan pembangunan politik dalam kerjasama antara negara-negara anggotanya.

Menurut dia, orientasi politik 10 negara anggota ASEAN juga sangat beragam,  terdiri dari negara-negara demokratis, setengah demokratis bahkan yang lebih ekstrim, junta militer.

Kelangkaan proses demokratisasi dan penghormatan HAM di Myanmar telah menjadi isu yang memecah ASEAN, kecuali kerjasama pembangunan politik diperhatikan sehingga memungkinkan ASEAN menjadi organisasi yang kohesif.

Karena itulah sejak tahun 2003 Indonesia telah memajukan konsep "political and security community" di samping konsep "economic and socio-cultural community".

Konsep-konsep ini, kata dia, telah menjadikan ASEAN demokratis, menghormati HAM dan memajukan "good governance".

Peta yang sama mengenai pembangunan politik juga terdapat di kawasan Asia, yang tertinggal jauh dengan kawasan lain, tidak hanya dengan kawasan Eropa tetapi juga dengan Afrika dan Amerika Latin.

Sebagai kawasan yang sangat beragam dan tingkat pembangunan yang sangat berbeda-beda, kata dia, kemajuan demokrasi dan penghormatan HAM juga tidak pernah menjadi agenda pembicaraan antarpemerintah.

"Seperti juga di lingkungan ASEAN, kawasan Asia bangga dengan pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi namun alergi untuk berbicara guna memajukan kerjasama politik. Padahal pertumbuhan ekonomi di kawasan telah mencapai pada suatu titik di mana perkembangan politik juga tidak bisa dikesampingkan," katanya.