AIPI bedah reformasi Indonesia

Manado, (Antara SulutA) - Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di sela-sela pelaksaaan seminar nasional yang digelar di Aryaduta Hotel, Manado, Sulawesi Utara membedah perjalanan reformasi di Indonesia.

Evaluasi jalannya proses reformasi di negara ini dituangkan dalam sebuah buku, dan diserahkan langsung oleh Ketua Umum AIPI Pusat DR DR (HC) Sinyo H Sarundajang kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof DR Ryaas Rasyid.

"Peluncuran buku Evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia merupakan sumbangsi nyata AIPI dalam menata ulang sistem dan proses birokrasi yang masih tumpang tindih, antar fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai negeri di tanah air," kata Sarundajang yang juga menjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, di Manado, Kamis.

Sarundajang mengatakan, sekarang ini masih terjadi perbedaan pemahaman mengenai urgensi penataan birokrasi dan sistem pemerintahan yang baik (good governance), keterbatasan kemampuan SDM serta masalah netralitas birokrasi dalam menjalankan manajemen pemerintahan.

"Penguatan birokrasi Indonesia tahun 2014 belum sesuai dengan grand design reformasi birokrasi," kata Sarundajang.

Sarundajang mencontohkan reformasi birokrasi yang belum jalan maksimal di antaranya belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari  korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan cenderung meluas dan masif.

Selain itu, belum nampak adanya kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi belum maksimal, serta profesionalisme aparatur birokrat masih rendah.

"Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini, sedikitnya mengatasi berbagai persoalan terkait buruknya pelayanan publik," kata dia.

Hadir dalam seminar nasional yang dirangkaikan dengan peluncuran buku adalah wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, para pakar politik Indonesia, Unsur Forkompimda serta kalangan perguruan tinggi serta  pejabat pemprov.