Manado (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terbaik kedua setelah Jawa Barat untuk 'Monitoring Centre for Prevention' (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Ini akan menjadi semangat bagi kita semua untuk bagaimana menciptakan Good and Clean Governance," sebut Wakil Gubernur, Steven Kandouw di Manado, Kamis.
Terselenggaranya suatu sistem pencegahan korupsi, kata dia, menjadi arahan Gubernur Olly Dondokambey yang ditindaklanjuti oleh inspektur.
"Kita ciptakan sistem yang bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengatakan, bidang intervensi MCP-KPK meliputi delapan area.
Area-area tersebut mencakup, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, serta kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Selanjutnya, manajemen Aparatur Sipil Negara, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.
Wagub berharap pencegahan korupsi tidak hanya di level bendahara, kuasa pengguna anggara, pejabat pembuat komitmen, tetapi semua aparatur sipil negara.
Berikut indeks MCP-KPK (lima teratas) dari 34 provinsi, Jawa Barat (91,25), Sulawesi Utara (9,12), Bengkulu (90,93), Bali (90,82) dan Banten (89,19).
Berita Terkait
KPK sebut kasus SYL berpotensi meluas ke Tindak Pidana Pencucian Uang
Jumat, 3 Mei 2024 6:35 Wib
KPK: Caleg terpilih wajib laporkan harta kekayaan
Sabtu, 30 Maret 2024 7:52 Wib
Ada aduan dugaan pemerasan oknum jaksa, KPK segera tindaklanjuti
Sabtu, 30 Maret 2024 7:47 Wib
Anggota DPR sebut Polri sudah "on the track" tangani kasus Firli Bahuri
Kamis, 28 Maret 2024 17:24 Wib
Penyidikan dugaan korupsi rumah jabatan DPR, KPK panggil enam saksi
Senin, 18 Maret 2024 17:00 Wib
Terlibat pungli di Rutan, KPK berhentikan 15 pegawai
Sabtu, 16 Maret 2024 6:27 Wib
Dalami kasus TPPU, KPK jadwalkan pemanggilan ulang Ahmad Sahroni
Rabu, 13 Maret 2024 14:27 Wib
KPK: Ada kerugian negara ratusan miliar rupiah di PT Taspen
Sabtu, 9 Maret 2024 6:20 Wib