Pinsar berharap kementerian kawal arahan Presiden turunkan harga jagung

Jakarta (ANTARA) - DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia berharap kementerian-lembaga terkait mengawal arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar harga jagung diturunkan guna meringankan beban peternak dalam menekan biaya pakan sehingga usahanya dapat berkelanjutan.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan imbauan Presiden Jokowi kepada kementerian terkait merupakan angin segar bagi peternak mandiri karena dalam tiga tahun terakhir industri peternakan terus mengalami gejolak.

“Mulai dari harga jagung yang mahal, yang membuat biaya pakan naik, bibit ayam (DOC) yang mahal, dan harga ayam yang anjlok membuat peternak merugi,” katanya.

Untuk itu pihaknya bersurat kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian agar turut mengawal imbauan Presiden Jokowi supaya harga jagung segera turun. Menurut dia, harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp6.000 per kg yang mengakibatkan biaya produksi naik. Sementara harga telur dan daging di pasaran cenderung turun.

Singgih mengatakan Presiden juga menyetujui impor jagung untuk menstabilkan harga jagung yang mahal. Oleh karena itu pemerintah berencana untuk menggunakan skema Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), sebesar 30.000 ton sampai dengan Desember 2021 untuk membantu peternak mandiri UMKM.

Di samping itu Presiden Jokowi juga menyetujui adanya Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagaimana beras untuk menjaga kestabilan harga di pasaran. “Oleh karena itu kami memohon Kemenko Perekonomian mengawal imbauan Presiden Jokowi tersebut,” katanya.

DPP Pinsar juga meminta pemerintah untuk menyelamatkan para peternak ayam petelur dan pedaging dengan cara memasukkan ayam dan telur ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. “Dengan demikian telur dan daging ayam terserap dan peternak rakyat tidak merugi, alhamdulillah Presiden Jokowi juga menyetujui usulan tersebut,” kata Singgih.

Presiden Jokowi juga menyetujui agar terdapat segmentasi pasar untuk melindungi peternak rakyat. Dengan cara perusahaan konglomerasi menjual dalam bentuk ayam tanpa bulu. “Produk mereka harus dijual dalam bentuk ayam tanpa bulu, ayam beku atau produk makanan jadi. Dengan pembagian pasar tersebut, tidak terjadi yang kuat memangsa yang lemah,” katanya.

Dia mengatakan selama ini para peternak mandiri harus berhadapan langsung dengan ayam-ayam hidup dari perusahaan integrator raksasa. Dengan modal yang besar, perusahaan unggas raksasa yang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir dinilai dapat memenangi persaingan di pasaran karena biaya produksi yang efisien. Sementara peternak mandiri, memiliki ketergantungan pakan dan DOC yang tinggi terhadap integrator yang menyebabkan tidak bisa berproduksi secara efisien.

“Integrator dari penjualan DOC dan pakan kepada peternak sudah memiliki laba, jadi meskipun harga ayam atau telur di pasar rendah mereka tidak rugi. Sementara peternak mandiri, begitu harga ayam jatuh mereka bangkrut,” kata Singgih.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo bertemu dengan para peternak yang terhimpun dalam beberapa asosiasi di Istana Negara, Rabu (15/9). Presiden memerintahkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar menurunkan harga jagung menjadi Rp4.500 per kg dalam waktu seminggu. Arahan tersebut untuk menekan gejolak di industri perunggasan, yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir.