Komisi II DPRD Manado dorong PD pasar ikuti pola PD pasar Jaya

Manado (ANTARA) - Komisi II DPRD Manado mendorong perusahaan daerah (PD) pasar, kota untuk mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh PD Pasar jaya dalam mengelola dan mendongkrak pendapatan perusahaan daerah tersebut. 

"Saat melakukan kunjungan kerja dan bertukar informasi di PD Pasar jaya Jakarta, yang diterima manajer umum, Mohammad Fachri,  kami mendapat banyak masukan, yang bisa diterapkan di daerah, untuk memajukan perusahaan milik Kota Manado,"  kata  Anggota Komisi II, DPRD Manado,  Michael Kalonio, di Manado, Selasa.

Dia menyebutkan masukan yang didapat dari PD pasar jaya, bagaimana pengelolaan perusahaan daerah tersebut yang diatur dengan Peraturan Gubernur, dan dikelola oleh jajaran direksi. 

"Pengelolaan PD Pasar jaya semuanya dilakukan berdasarkan peraturan gubernur sehingga pertanggungjawabannya pun langsung oleh jajaran direksi kepada Gubernur DKI Jakarta,"  katanya. 

Dia menyebutkan hal-hal yang dilakukan oleh PD Pasar jaya berdasarkan Pergub itu antara lain fasilitas pasar disediakan oleh perusahaan daerah pengelolaan gedung sewa kios lahan parkir hingga soal sampah semuanya dikelola oleh perusahaan daerah tersebut. 

Meskipun mengakui ada kemiripan dengan pengelolaan di PD Pasar Manado, tetapi dia mengatakan pengelolaan pasar dilakukan lebih menyeluruh sehingga pemasukan daerah pun baik. 

"Terutama yang paling diperhatikan adalah pembagian keuntungan antara perusahaan daerah dan pemerintah yakni 60 - 40 persen dengan perbandingan pemerintah menerima 40 persen  dari laba bersih dan PD Pasar memegang 60 persen,"  katanya. 

Michael juga mengatakan pihak pemerintah tinggal menerima bersih keuntungan sedangkan PD Pasar jaya mengelola operasional termasuk membayar gaji karyawan dan menanggung semua fasilitas dan infrastruktur di perusahaan daerah tersebut. 

"Itu yang akan kami sampaikan kepada perusahaan daerah di Manado sehingga kedepannya menjadi lebih baik mengingat selama ini masih banyak masalah yang terjadi sebab banyak ketidakpuasan dari pihak pedagang maupun perusahaan daerah sendiri," kata Michael. ***