Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial warga korban erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp70 miliar.
"Itu gambarannya, dan pergerakannya dinamis," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara, Billy Legi di Manado, Rabu.
Anggaran yang disediakan untuk pembangunan gereja, sekolah, kantor/balai desa, puskesmas pembantu, SPAM serta fasilitas lainnya, masih sementara di-review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Perkiraan anggaran tersebut, menurut Billy, bisa berubah bertambah atau berkurang setelah di-review BPKP.
"Misalkan setelah berjalannya pembangunan ternyata ada butuh dinding penahan tanah, atau butuh galian lebih banyak. Atau mungkin saja, ini tidak perlu atau terlalu mahal, bisa turun," katanya menambahkan.
Dia kembali menambahkan, untuk pembayaran akhir BPKP akan me-review dulu baru dibayarkan, karena anggaran ini penunjukan langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Jadi untuk mengantisipasi tidak ada kesalahan-kesalahan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan kita menggunakan auditor untuk proses perencanaan dan proses pembayaran," katanya menambahkan.
Billy menyebutkan, hingga kini progres pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Desa Modisi telah mencapai sekitar 20 persen.
Desa Modisi akhirnya ditetapkan pemerintah setelah warga Desa Pumpente dan Desa Laingpatehi diungsikan pasca Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro erupsi pada bulan April 2024.
Desa Modisi akhirnya ditetapkan pemerintah setelah warga Desa Pumpente dan Desa Laingpatehi diungsikan pasca Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro erupsi pada bulan April 2024.
