Sidak ke SPBU, Menteri ESDM pastikan tidak ada lagi antrean mengisi BBM

Jakarta (ANTARA) - Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan tidak ada lagi kelangkaan dan antrean panjang kendaraan, yang akan mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Hal tersebut dikatakan Arifin yang didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lima SPBU di Kota Samarinda, Kaltim, Kamis.

"Kita lakukan sidak di lima SPBU di sekitar Kota Samarinda, tujuannya untuk melihat ketersediaan BBM di Samarinda yang beberapa waktu lalu terjadi antrean. Namun, hari ini saat kita lakukan sidak, hasil yang kita temukan antrean sudah berkurang dan sudah lebih tertib," ujar Arifin dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Ia berharap kondisi seperti ini akan terus berlanjut dan tidak ada lagi antrean dan kelangkaan. "Mudah-mudahan ke depannya bisa lancar terus, terutama dalam menghadapi Ramadan," lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Arifin menegaskan bahwa BBM bersubsidi harus terus diawasi, sehingga peruntukannya sesuai dengan yang sudah diamanatkan dan subsidinya dapat dipergunakan untuk membangun ekonomi.

"Kalau (penyaluran BBM bersubsidi) itu bisa dikontrol, maka dana subsidi bisa dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara kita. Jadi, kita meminta kesadaran semua pihak untuk menggunakan BBM yang memang sesuai dengan peruntukannya," ujar Arifin.

Saat sidak di SPBU Nomor 64.751.17, Jalan Sentosa, Samarinda, Arifin mendapatkan laporan dari seorang supir truk yang mengatakan adanya kelangkaan di SPBU 61.751.02 di wilayah Loa janan.

Arifin pun langsung bergerak melakukan sidak di SPBU tersebut. Namun, setibanya di lokasi tidak ditemukan adanya antrean dan kelangkaan.

Dalam kesempatan yang sama, Nicke Widyawati menjelaskan Pertamina memberikan jaminan stok BBM dan elpiji, khususnya untuk Ramadhan dan Idul Fitri. Peningkatan konsumsi saat Ramadhan telah diantisipasi Pertamina.

"Kita jaga betul karena ini ada peningkatan konsumsi dan itu sudah kita siapkan, detailkan perencanaannya baik suplai maupun distribusinya. Tadi, kita keliling mendatangi lima SPBU di sekitar Kota Samarinda bersama Pak Menteri ESDM dan tidak melihat adanya antrean dari hari-hari sebelumnya," tuturnya.

Menurutnya, antrean yang terjadi sebelumnya dikarenakan konsumsi solar sudah melebihi kuota yang ditetapkan.

"Di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, kuotanya ada yang mencapai lebih dari 20 persen, over kuota. Kemudian, kita berikan kelonggaran walaupun over kuota kita tetap suplai, itu mulai Maret. Jadi, antrean mungkin terjadi sebelum itu, karena over kuota dan itu barang subsidi. Itu terjadi di semua wilayah di Indonesia. Kita sudah membentuk tim Satuan Tugas BBM yang anggotanya terdiri dari Kementerian ESDM, BPH Migas, dan juga aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya kelangkaan dan melakukan penindakan jika terjadi penimbunan dan penyalahgunaan," tambah Nicke.

Tim Satgas, lanjutnya, akan melakukan pengawasan, mengatur peruntukannya, menertibkan dan melakukan penindakan jika terjadi penyalahgunaan dan penimbunan, sehingga BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.

"Karena, kalau ini tidak kita atur, maka beban negara luar biasa dan hak masyarakat, rakyat yang kurang mampu dinikmati oleh pengusaha besar, ini tidak boleh terjadi," ujarnya.