Manado (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen menyebutkan penguatan peran analis hukum penting untuk memastikan konsistensi produk hukum daerah dengan sistem hukum nasional.
“Saya harap analis hukum benar-benar dapat menjalankan perannya. Baik di pemda maupun di kanwil, semua harus bersinergi untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat atas permasalahan hukum di masyarakat,” kata Min menegaskan pada acara 'Profiling dan Bimtek Analis Hukum' di Manado, Rabu.
Selanjutnya, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, mengatakan profiling dilakukan untuk memetakan kondisi nyata sumber daya, kompetensi, serta tantangan pelaksanaan jabatan fungsional analis hukum di Sulawesi Utara.
Sementara itu, Bimtek ditujukan untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman analis hukum dan pegawai bidang hukum, khususnya terkait analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dari perspektif akademisi, Dani R. Pinasang, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Unsrat, menilai bahwa analis hukum tidak hanya berperan teknis, melainkan juga harus menyentuh aspek filosofis dalam peraturan perundang-undangan.
“Produk hukum yang dihasilkan harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Senada, Plt. Kabid Bina JFAH, Dwi Agustine menegaskan pentingnya standar kompetensi, strategi pembinaan, serta pengembangan karir analis hukum.
"Analis hukum memiliki peran vital dalam mengevaluasi efektivitas regulasi setelah diberlakukan, termasuk menelaah relevansinya dengan kebutuhan hukum masyarakat," katanya.
Narasumber Arfan Faiz Muhlizi menegaskan bahwa keberadaan analis hukum adalah jawaban atas tantangan obesitas regulasi di Indonesia.
“Analis hukum memegang peran kunci dalam mendorong penyederhanaan regulasi sekaligus menjaga konsistensi hukum daerah dengan hukum nasional,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulut Kurniaman Telaumbanua menegaskan pentingnya peran strategis jabatan fungsional analis hukum tidak hanya di lingkup Kemenkum, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam mendukung agenda reformasi birokrasi.
“Terima kasih, sebuah kebanggaan bagi Kanwil Sulut menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan penting ini,” ujar Kurniawan
