Kemendukbangga: Jadi negara maju harus punya tata kelola terintegrasi

Manado (ANTARA) - Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono mengatakan, bila ingin menjadi negara maju harus mempunyai satu kondisi tata kelola negara yang terintegrasi.

"Terintegrasi tidak bersifat sektoral, tidak bersifat parsial, tapi semuanya itu dibentuk di dalam satu frame work seperti corporate," kata Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono saat membuka Workshop Penyusunan dan Evaluasi Peta Jalan serta Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan di Manado, Selasa.

Menjadi negara maju, menurut dia, ada satu keterjaminan warganya untuk hidup dalam satu kondisi tertentu, tidak mampu untuk sekedar bisa makan, membeli rumah, menyekolahkan anak, atau berobat ketika sakit dan sebagainya.

"Manakala di satu negara masih pada situasi di mana warganya itu tidak mampu untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar tersebut, negara itu tidak mungkin disebut sebagai negara maju dalam frame Kemendukbangga/BKKBN," katanya

Sehingga menurut Budi, kalau ingin menjadi negara maju, rakyatnya pasti paling tidak harus mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

"Bagaimana supaya rakyat itu bisa makan kenyang, bisa mempunyai rumah, bisa punya pendidikan yang memadai, bisa punya antisipasi manakala mereka harus berobat, semuanya itu harus ada dalam mekanisme yang secara otomatis menjamin hal itu terjadi," katanya.

Menurut dia, untuk menciptakan mekanisme tersebut maka dimulai dari grand desain pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Dalam konteks penduduk menjadi subjek pembangunan, menurut dia, maka harus dipastikan semua penduduk betul-betul bisa terentaskan untuk secara optimal menjadi manusia yang sempurna.

"Manusia yang sempurna misalnya tentu saja dia harus bisa memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhannya maka dia harus bisa mempunyai penghasilan, untuk bisa punya penghasilan harus punya pekerjaan, dan untuk bisa punya pekerjaan itu harus ada proses penyediaan pekerjaan," katanya menambahkan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan investasi dan kegiatan industri atau kegiatan lain di sektor jasa untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya.

Kegiatan workshop itu dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr Victor Mailangkay SH MH , 15 Bupati-Wali Kota se Sulut serta Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulut dr Jeanny Winokan MAP.