Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara berharap pengelolaan Rumah DataKu ikut didukung anggaran pemerintah daerah kabupaten dan kota.
"Dalam penyelenggaraan Rumah DataKu ini tidak hanya mengandalkan APBN saja. Namun, dapat memanfaatkan sumber-sumber anggaran lain baik yang ada di APBD kabupaten/kota, APBDes, dan sumber lainnya," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, D Tino Tandaju di Manado, Kamis.
Strategi kolaborasi dalam program prioritas nasional Rumah Dataku harus terus dilakukan untuk mencapai target 80 persen Rumah DataKu Paripurna di Kampung Keluarga Berkualitas.
Tino mengatakan, dari segi kuantitas, target Rumah DataKu baik yang tertuang dalam dokumen Renstra BKKBN 2020 – 2024 maupun Inpres Nomor 3 Tahun 2022 yaitu dengan indikator Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas sebanyak 80 persen pada tahun 2024.
Sementara dari segi kualitas, perlu dilakukan peningkatan sumber data manusia pengelola Rumah DataKu baik melalui pelatihan/orientasi maupun pembinaan langsung dalam penyelenggaraan Rumah DataKu.
"Untuk mencapai target ini kita tidak hanya perlu bekerja keras namun juga harus kerja cedas dengan melibatkan mitra-mitra strategis kita seperti Kemendagri, Kemendes PDTT, BPS, serta Kementerian/Lembaga lainnya," katanya menambahkan.
Proses kolaborasi ini menuntut digitalisasi data agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik serta terwujud integrasi data antarprogram.
"Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah dalam pemanfaatan data di Rumah DataKu," katanya menegaskan.
Rumah DataKu adalah salah satu penyedia data baik sebagai dasar perencanaan pembangunan maupun sebagai dasar melakukan intervensi program di desa/kelurahan pada umumnya dan Kampung Keluarga Berkualitas pada khususnya, katanya.
