IKN (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan tuduhan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Joko Widodo menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak tertentu, tidak benar.
"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," kata Ari dalam keterangan tertulis yang diterima di IKN, Kalimantan Timur, Sabtu.
Pernyataan Ari itu merespons video yang menunjukkan Hasto memperdengarkan kepada wartawan, potongan suara Jokowi dari sebuah video, yang intinya Presiden dapat membisiki penegak hukum untuk melakukan sesuatu.
Ari menegaskan rekaman video tersebut merupakan potongan pidato/sambutan Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul tanggal 13 November 2019.
"Sambutan Presiden pada Rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat," jelasnya.
Menurut Ari, konteks pernyataan Presiden dalam acara tahun 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Istana: Tidak benar Jokowi gunakan penegak hukum untuk intimidasi
Berita Terkait
Survei tingkat kepuasaan tinggi, Jokowi hormati penilaian masyarakat
Sabtu, 5 Oktober 2024 13:40 Wib
Ari Dwipayana sebut Presiden Jokowi terbuka bertemu siapa saja, termasuk pimpinan KPK
Senin, 16 September 2024 12:19 Wib
Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai Plt Menteri Sosial gantikan Tri Rismaharini
Jumat, 6 September 2024 12:01 Wib
Pasca penembakan Donald Trump, Stafsus Jokowi sebut keamanan Presiden prioritas tertinggi
Senin, 15 Juli 2024 7:49 Wib
Pejabat Istana sebut Presiden Jokowi tidak dalam posisi tanggapi pidato Megawati
Sabtu, 25 Mei 2024 4:41 Wib
Program unggulan Prabowo-Gibran akan diakomodir Jokowi di RKP-RAPBN 2025
Kamis, 25 April 2024 12:37 Wib
MK putuskan hasil Pilpres, Pemerintah segera siapkan transisi pemerintahan
Senin, 22 April 2024 16:52 Wib
Presiden Jokowi berhentikan Khofifah dan angkat Pj Gubernur Jatim
Selasa, 13 Februari 2024 13:11 Wib