Manado (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), memeriksa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Kota Manado.
"BPK melakukan entry meeting dengan pemerintah kota, dalam jaringan tentang hal itu," kata Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard HM Sualang, di Manado, Rabu.
Sualang mengatakan, karena entry meeting, maka Pemkot Manado, menyerahkan semua data yang diperlukan BPK untuk melakukan pemeriksaan.
Dia menjelaskan, BPK memeriksa pelaksanaan vaksinasi di dua kota, yakni Manado dan Bitung, mewakili Sulawesi Utara.
"BPK memeriksa pendanaan yang disediakan dan digunakan serta SDM yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi di kedua kota ini, selama beberapa waktu ini, semenjak vaksinasi pertama kali dicanangkan," katanya.
Dia menegaskan Pemkot Manado koperatif dan memberikan semua data yang diperlukan untuk memperlancar pemeriksaan di Manado.
BPK RI Perwakilan Sulut Bpk. Karyadi S.E. M.M. Ak. CA. CFrA. CSFA, menyampaikan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memeriksa kinerja pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia.
"Di Sulawesi Utara ini, baru pemeriksaan awal, dan sesuai dengan kententuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada semester II tahun 2021 BPK Perwakilan Sulut melakukan Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi COVID-19," katanya. ***
Berita Terkait
Presiden Jokowi: Opini WTP dari BPK bukan prestasi tapi kewajiban
Senin, 8 Juli 2024 11:03 Wib
Minahasa dan Sangihe raih opini WTP dari BPK Sulut
Sabtu, 1 Juni 2024 7:48 Wib
BPK harap DPRD dan pemda di Sulut perbaiki pertanggungjawaban APBD
Kamis, 30 Mei 2024 4:45 Wib
BPK beri opini WTP Laporan Keuangan Bolaang Mongondow2023
Selasa, 14 Mei 2024 5:30 Wib
Tomohon dan Minahasa Selatan raih opini WTP dari BPK
Kamis, 9 Mei 2024 6:00 Wib
Pemkot Tomohon peroleh opini WTP ke-11 dari BPK RI
Rabu, 8 Mei 2024 19:22 Wib
Gubernur Olly dan Ibu Rita Hadiri Yubileum ke-75 Biara Karmel
Sabtu, 4 Mei 2024 12:15 Wib
BPK Sulut terima LKPD belum diaudit empat pemda
Jumat, 29 Maret 2024 7:04 Wib