RPJMD Sulut Harus Akomodir Isu Perubahan Iklim

Manado, (ANTARA NEWS) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengharapkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara, agar mengakomodir isu perubahan iklim pada pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.

"Pemerintah daerah melalui Badan Pengelolah Lingkungan Hidup (BPLH) harus berani mengangkat isu perubahan iklim, karena memang isu sentral dihadapi semua negara," kata Direktur Walhi Sulut Edo Rakhman, melalui pres realese ke ANTARA, di Manado, Jumat.

Walhi sempat mendengarkan presentasi yang dipaparkan oleh Badan Perencana Pembangunan (Bapeda) Sulut yang tidak memasukkan program-program yang erat kaitannya dengan isu lingkungan dan isuperubahan iklim, maka BPLH Sulut harus berani dan tegas untuk mendorong hal itu.

Walhi juga menilai bahwa pemerintah daerah sedang merancang peraturan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah hampir final, selayaknya harus mengawal implementasinya hingga ke level provinsi.

Karena hal itu menjadi "leading sector" untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk Sulut melalui RPJMD.

Kemudian harus juga didorong oleh WALHI Sulut seiring rencana Tata Ruang Wilayah belum juga final, karena pemerintah pusat telah dikembalikan untuk direvisi.

"Rakyat Sulut juga harus mendesak kepada pemerintah daerah untuk segera mengarus-utamakan isu perubahan iklim dalam RPJMD 2010 - 2015, karena luas kawasan hutan Sulut akan semakin berkurang dan tentu bencana ekologis seperti di Wasior pasti akan terjadi di Sulut," jelasnya.

Sebelumnya juga, anggota DPRD Sulut Lexi Solang mengatakan, pihaknya siap memperjuangkan isu lingkungan hidup pada setiap pembahasan regulasi di daerah, karena itu sudah sangat mendesak.

"RPJMD maupun berbagai Peraturan Daerah (Perda) harus memperhatikan masalah lingkungan, karena setiap saat bencana datang jika tidak ditangani dengan baik," kata Solang, yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulut itu.