"Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Manado dan mitra kerja Komisi IX DPR-RI yang sudah menyampaikan hasil capaian kinerja dalam rangka penurunan stunting," kata Felly di Manado, Rabu.
Menurut dia, penyerapan anggaran untuk stunting masih rendah tapi di sisi lainnya masih terdapat banyak anak berisiko stunting.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Diano Tino Tandaju mengatakan, bahwa di Kota Manado capaian prevalensi stunting tahun 2022 (Survei Status Gizi Indonesia) sebesar 18,4 persen, sementara di tahun 2023 (Survei Kesehatan Indonesia) sebesar 21,8 persen atau mengalami kenaikan prevalensi stunting 3,4 persen.
Tino menyampaikan, perbedaan angka stunting menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia dan data aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) mempengaruhi intervensi di lapangan.
Dia menambahkan, dalam rangka mengoptimalkan kinerja percepatan penurunan stunting di tahun 2024 ini digaungkan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting melalui 10 langkah strategis percepatan penurunan stunting.
"BKKBN Sulut juga telah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penempatan mahasiswa KKN pada daerah yang beresiko stunting," ujarnya.
Komisi IX yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan serta Pengawasan Obat dan Makanan melakukan reses ke Kota Manado.
Dalam kunjungan kerja ini, diharapkan mendapatkan masukan secara langsung baik dari pemerintah daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh pemerintah pusat/APBN.
Selain itu, memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR-RI di daerah termasuk penanganan stunting.
Angka prevalensi stunting provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut sebesar 21,3 persen atau naik 0,8 persen dari tahun 2022 sebesar 20,5 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi IX DPR dorong percepatan pemanfaatan anggaran turunkan stunting
