Dasco: Penentuan cawapres dari Prabowo tunggu koalisi matang
Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa penentuan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menunggu koalisi matang terlebih dahulu dengan bergabungnya partai politik lain.
“Walaupun perjanjian antara Gerindra dan PKB, nama capres dan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Cak Imin, tapi tentunya juga akan menunggu matangnya koalisi dengan beberapa partai,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Meski belum dapat menyampaikan parpol mana saja yang hendak bergabung dengan koalisi Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dia tak menutup kemungkinan bahwa salah satu parpol yang berpeluang merapat ke KKIR adalah Partai Golkar.
“Kalau kita ngomong koalisi, mungkin tidak hanya dengan PKB, ya. Kita juga bisa menambah koalisi dengan banyak beberapa partai, bisa dengan Golkar dan lain-lain,” ujarnya.
Dia menyebut bahwa sejauh ini koalisinya berfokus menjalin penjajakan dan komunikasi secara intensif dengan beberapa parpol yang akan merapat ke KKIR.
“Saat ini kami lebih fokus melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai-partai politik yang tentunya akan sama-sama menentukan bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Cak Imin mengenai cawapres,” tuturnya.
Sebelumnya, Kamis (8/6), Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pernyataan PKB yang menyebut terbuka untuk mengevaluasi KKIR apabila belum mendeklarasikan bakal capres-cawapres pada Juni bukan merupakan ancaman, melainkan sebuah masukan.
"Saya pikir yang disampaikan Pak Jazilul (Waketum PKB Jazilul Fawaid) itu tidak juga merupakan satu ancaman karena itu satu masukan," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Adapun pada Rabu (8/6), Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan akan membuka kemungkinan untuk mengevaluasi koalisi yang dijalin bersama Partai Gerindra apabila bakal capres-cawapres belum diumumkan hingga Juni.
"Kalau enggak (diumumkan) ya berpikir lebih baik netralkan lagi saja PKB supaya bisa berpikir yang lebih waras, dievaluasi," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Dia menyebut bahwa masukan agar bakal capres-cawapres KKIR itu segera diumumkan pada bulan Juni berasal dari para tokoh hingga kiai di PKB.
"Saya mendapat banyak masukan juga dari beberapa tokoh dan kiai di PKB, ulama, ya mohon segera diputuskan saja, sarankan kepada Pak Muhaimin 'Mohon putuskan di bulan Juni'," ucapnya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPP Gerindra sebut penentuan bakal cawapres tunggu koalisi matang
“Walaupun perjanjian antara Gerindra dan PKB, nama capres dan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Cak Imin, tapi tentunya juga akan menunggu matangnya koalisi dengan beberapa partai,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Meski belum dapat menyampaikan parpol mana saja yang hendak bergabung dengan koalisi Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dia tak menutup kemungkinan bahwa salah satu parpol yang berpeluang merapat ke KKIR adalah Partai Golkar.
“Kalau kita ngomong koalisi, mungkin tidak hanya dengan PKB, ya. Kita juga bisa menambah koalisi dengan banyak beberapa partai, bisa dengan Golkar dan lain-lain,” ujarnya.
Dia menyebut bahwa sejauh ini koalisinya berfokus menjalin penjajakan dan komunikasi secara intensif dengan beberapa parpol yang akan merapat ke KKIR.
“Saat ini kami lebih fokus melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai-partai politik yang tentunya akan sama-sama menentukan bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Cak Imin mengenai cawapres,” tuturnya.
Sebelumnya, Kamis (8/6), Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pernyataan PKB yang menyebut terbuka untuk mengevaluasi KKIR apabila belum mendeklarasikan bakal capres-cawapres pada Juni bukan merupakan ancaman, melainkan sebuah masukan.
"Saya pikir yang disampaikan Pak Jazilul (Waketum PKB Jazilul Fawaid) itu tidak juga merupakan satu ancaman karena itu satu masukan," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Adapun pada Rabu (8/6), Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan akan membuka kemungkinan untuk mengevaluasi koalisi yang dijalin bersama Partai Gerindra apabila bakal capres-cawapres belum diumumkan hingga Juni.
"Kalau enggak (diumumkan) ya berpikir lebih baik netralkan lagi saja PKB supaya bisa berpikir yang lebih waras, dievaluasi," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Dia menyebut bahwa masukan agar bakal capres-cawapres KKIR itu segera diumumkan pada bulan Juni berasal dari para tokoh hingga kiai di PKB.
"Saya mendapat banyak masukan juga dari beberapa tokoh dan kiai di PKB, ulama, ya mohon segera diputuskan saja, sarankan kepada Pak Muhaimin 'Mohon putuskan di bulan Juni'," ucapnya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPP Gerindra sebut penentuan bakal cawapres tunggu koalisi matang