Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, kembali mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat, terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah di awal bulan Januari 2022, Minahasa Tenggara mendapatkan penilaian tertinggi dari Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan aksi perlindungan Hak Asasi Manusia, kali ini kabupaten yang dipimpin Bupati James Sumendap, dan Wakil Bupati Joke Legi mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021, Kabupaten Minahasa Tenggara berada di rangking pertama.
Melalui Surat Menteri PAN-RB tertanggal 5 Januari 2022, tiga besar nilai tertinggi di Sulawesi Utara, indeks SPBE Minahasa Tenggara 2,46 poin, disusul Kota Kotamobagu 2,41 poin, dan Kabupaten Bolaang Mongondow 2,03 poin.
Penerapan SPBE yang telah dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara yakni, e-absensi, e-SPT/e-SPPD, e-TUP, Tax Cliring, SIKM,
e-arsip, e-planning, e-Kinerja e-budgeting, OSS (Online Single Submission), Siskeudes, Siswaskeudes, Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis), JIDH (Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum), aplimkasi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), LPSE, aplikasi pendataan COVID-19.
Bupati James Sumendap telah menyampaikan tahun 2022 Pemkab Minahasa Tenggara mempunyai tema khusus yaitu 'Membangun reputasi dan berprestasi' dalam penyelenggaraan pemerintahan".
Dia mengungkapkan, sejumlah capaian yang telah diperoleh harus pertahankan, dan berharap pada tahun 2022 harus meraih lebih banyak prestasi.
"Bangun reputasi dengan cara yang paling terbaik. Dari komitmen yang dibangun bersama maka akan melahirkan prestasi yang diberikan bagi rakyat Kabupaten Minahasa Tenggara," ujarnya.
Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara secara khusus mendapatkan apresiasi khusus dari Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo melalui surat yang disampaikan kepada bupati.
"Ini menjadi komitmen dari Pemkab Minahasa Tenggara untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan masyarakat sudah berbasis elektronik," katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, Pemkab Minahasa Tenggara berupaya untuk terus melahirkan inovasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, dengan penerapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
"Dengan adanya ini, kerja-kerja pemerintah dari kabupaten sampai di desa dapat dilaksanakan dengan baik, dan akuntabel. Selain itu makin memudahkan pelayanan pemerintah bagi masyarakat," tandasnya.***2***
Berita Terkait
Kemenag beri pendampingan perkuat produk halal UMKM Minahasa Tenggara
Sabtu, 2 November 2024 16:34 Wib
BKKBN Sulut dan Pemkab Minahasa Tenggara bersinergi guna turunkan stunting
Rabu, 30 Oktober 2024 11:08 Wib
Kemenag tingkatkan kualitas guru PAI era digital di Minahasa Tenggara
Selasa, 15 Oktober 2024 17:45 Wib
Kemenag wujudkan pembangunan zona integritas di Minahasa Tenggara
Kamis, 3 Oktober 2024 19:24 Wib
Kemenag: Muatan konten pendidikan agama bersifat moderat
Jumat, 20 September 2024 6:12 Wib
BMKG: Gempa tenggara Bolaanguki Sulut akibat subduksi lempeng Sangihe
Kamis, 5 September 2024 16:24 Wib
Presiden Jokowi pamerkan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara
Kamis, 5 September 2024 10:02 Wib
Jein Rende-Ascke Benu diantar ratusan pendukung mendaftar di KPU Minahasa Tenggara
Kamis, 29 Agustus 2024 20:02 Wib