Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, kembali mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat, terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah di awal bulan Januari 2022, Minahasa Tenggara mendapatkan penilaian tertinggi dari Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan aksi perlindungan Hak Asasi Manusia, kali ini kabupaten yang dipimpin Bupati James Sumendap, dan Wakil Bupati Joke Legi mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021, Kabupaten Minahasa Tenggara berada di rangking pertama.
Melalui Surat Menteri PAN-RB tertanggal 5 Januari 2022, tiga besar nilai tertinggi di Sulawesi Utara, indeks SPBE Minahasa Tenggara 2,46 poin, disusul Kota Kotamobagu 2,41 poin, dan Kabupaten Bolaang Mongondow 2,03 poin.
Penerapan SPBE yang telah dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara yakni, e-absensi, e-SPT/e-SPPD, e-TUP, Tax Cliring, SIKM,
e-arsip, e-planning, e-Kinerja e-budgeting, OSS (Online Single Submission), Siskeudes, Siswaskeudes, Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis), JIDH (Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum), aplimkasi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), LPSE, aplikasi pendataan COVID-19.
Bupati James Sumendap telah menyampaikan tahun 2022 Pemkab Minahasa Tenggara mempunyai tema khusus yaitu 'Membangun reputasi dan berprestasi' dalam penyelenggaraan pemerintahan".
Dia mengungkapkan, sejumlah capaian yang telah diperoleh harus pertahankan, dan berharap pada tahun 2022 harus meraih lebih banyak prestasi.
"Bangun reputasi dengan cara yang paling terbaik. Dari komitmen yang dibangun bersama maka akan melahirkan prestasi yang diberikan bagi rakyat Kabupaten Minahasa Tenggara," ujarnya.
Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara secara khusus mendapatkan apresiasi khusus dari Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo melalui surat yang disampaikan kepada bupati.
"Ini menjadi komitmen dari Pemkab Minahasa Tenggara untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan masyarakat sudah berbasis elektronik," katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, Pemkab Minahasa Tenggara berupaya untuk terus melahirkan inovasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, dengan penerapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
"Dengan adanya ini, kerja-kerja pemerintah dari kabupaten sampai di desa dapat dilaksanakan dengan baik, dan akuntabel. Selain itu makin memudahkan pelayanan pemerintah bagi masyarakat," tandasnya.***2***
Berita Terkait
Pemkab Minahasa Tenggara dan BKKBN Sulut upaya bersama turunkan stunting
Jumat, 5 April 2024 20:09 Wib
Ditresnarkoba Polda Sulut ringkus pengedar sabu-sabu di Minahasa Tenggara
Kamis, 4 April 2024 13:55 Wib
Kemenag Minahasa Tenggara tingkatkan kemampuan siswa ciptakan generasi unggul
Rabu, 6 Maret 2024 18:04 Wib
Indosat Ooredoo operator telekomunikasi pertama di Asia Tenggara dapat akreditasi
Jumat, 2 Februari 2024 12:02 Wib
Kemenkumham dan Pemkab Minahasa Tenggara bahas IG Salak Pangu
Kamis, 18 Januari 2024 23:55 Wib
Menhub sebut kereta cepat Whoosh jadi kebanggaan Indonesia
Selasa, 21 November 2023 20:00 Wib
Presiden Jokowi resmikan PLTS Terapung Cirata 192 MWp, terbesar di Asia Tenggara
Kamis, 9 November 2023 15:22 Wib
Kemenag tekankan pentingnya tugas-fungsi guru PAK di Minahasa Tenggara
Sabtu, 14 Oktober 2023 6:05 Wib