Manado (ANTARA) - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mendukung kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mewajibkan pemesanan tiket kereta api jarak jauh menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) baik bagi penumpang dewasa maupun anak-anak.
"Ya tidak apa-apa, itu bagus. Untuk verifikasi jadi lebih mudah dan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi," kata Djoko ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Djoko menyampaikan ketentuan pemesanan tiket menggunakan NIK tersebut akan memudahkan calon penumpang tanpa membawa dokumen secara fisik.
Selain itu, kata dia, para calon penumpang juga tidak perlu mengunduh berbagai aplikasi untuk memverifikasi data penumpang.
"Otomatis data vaksinasi dan tes PCR kita sudah dapat terverifikasi. Tidak perlu nyetak-nyetak tiket ataupun berkas lain, cukup pakai satu aplikasi saja," ujarnya.
Meskipun demikian Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu berharap bahwa pemerintah maupun operator transportasi menurunkan biaya tes Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) agar lebih terjangkau.
Ia mengingatkan biaya tes RT-PCR jangan sampai melebihi harga tiket sebuah moda transportasi, agar minat masyarakat untuk melakukan perjalanan tetap ada.
Seperti diketahui, mulai Selasa (26/10) PT KAI (Persero) memberlakukan aturan penggunaan NIK dan paspor bagi WNA untuk validasi status vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 calon pelanggan kereta api keberangkatan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikampek dan Karawang.
Hal ini dilakukan lantaran KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI. Dengan demikian data vaksinasi akan otomatis dapat diverifikasi pada proses boarding.
Berita Terkait
WFH-WFO ASN 16-17 April bisa kurangi tumpukan arus balik
Sabtu, 13 April 2024 16:54 Wib
Pengamat: Penyelenggara Pilkada harus antisipasi polarisasi
Kamis, 4 April 2024 12:10 Wib
Pengamat apresiasi konsistensi Ketum PSSI Erick Thohir bangun timnas
Rabu, 27 Maret 2024 7:12 Wib
NasDem merapat ke kubu Prabowo tergantung hasil di MK
Sabtu, 23 Maret 2024 7:12 Wib
Pengamat sebut perlu ada ruang transisi pemerintahan untuk Prabowo
Rabu, 20 Maret 2024 6:31 Wib
Jabat tangan AHY dan Moeldoko, pengamat sebut peran Presiden Jokowi besar
Selasa, 27 Februari 2024 6:10 Wib
Hadi Tjahjanto jabat Menko Polhukam, Pakar ingatkan saran Tim Percepatan Reformasi Hukum
Sabtu, 24 Februari 2024 7:46 Wib
Golkar paling totalitas dukung program Jokowi, kata pengamat
Rabu, 21 Februari 2024 5:19 Wib