Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara bersama para pihak terkait membahas strategi pencegahan dan penanganan potensi ancaman pelaksanaan pilkada November 2024 mendatang.
"KPU Sulut bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara mengadakan rakor bersama Kominda dan stakeholder terkait guna mengantisipasi potensi ancaman terhadap pelaksanaan pilkada," kata Fungsional Ahli Madya KPU Sulut, Raymond Mamahit, di Manado, Kamis.
Beberapa potensi ancaman yang mungkin muncul pada pelaksanaan pilkada di antaranya penyebaran berita hoaks, intimidasi pemilih, dan potensi konflik sosial.
"Semua pihak yang hadir sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna mengatasi segala bentuk tantangan yang mungkin timbul," ujarnya.
KPU Sulut, kata Raymond, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak dalam rangka mempersiapkan perencanaan untuk antisipasi potensi ancaman pada Pilkada nanti.
"Melalui rakor ini diharapkan pelaksanaan pilkada Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat di daerah ini," ujarnya.
Para pihak di Sulut yang sepakat meningkatkan koordinasi pelaksanaan pilkada, yaitu BIN Daerah Sulut, Bakesbangpol, Kejati, Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Dukcapil-KB, Bawaslu, Asintel Kasdam XIII/Merdeka, Aslog Kasdam XIII/Merdeka, Kasi Intel Kasrem 131/Santiago.
Selain itu, Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulut, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham, BMKG Stasiun Geofisika Manado, PLN UIW Suluttenggo, Telkomsel Cabang Manado, Lanud Sam Ratulangi, dan Denintel Kodam XIII/Merdeka.
Beberapa narasumber yaitu Marthen Tandi (Kejati Sulut), Meindert Wowiling (Polda Sulut), Asintel Lantamal Kolonel F. V. Jacobus, Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Moldy Salindeho dan Kabag Ops Bin Daerah Sulut Thein Panasin.
