Manado (ANTARA) -
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara terus meningkatkan kapasitas Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) untuk menekan angka stunting di provinsi tersebut.
"Kami berharap dari temu kerja PKB/PLKB tersebut pengetahuan, sikap dan keterampilan semakin meningkat," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara Diano Tino Tandaju di Manado, Kamis.
Peran PKB/PLKB kata dia, tidak hanya mendukung tercapainya target program percepatan penurunan stunting atau mempraktikkan pemanfaatan data keluarga berisiko stunting, tetapi ada juga peran-peran penting lainnya.
Peran tersebut mencakup memberikan penjelasan mekanisme kerja tim pendamping keluarga dan penggunaan aplikasi Elsimil, pemanfaatan anggaran BOKB, mekanisme pemantauan kinerja PKB/PLKB dan penguatan strategi pencapaian program prioritas nasional.
Di sisi lain, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN RI Sukaryo Teguh Santoso, memberikan apresiasi terlaksananya temu kerja PKB/PLKB oleh Perwakilan BKKBN Sulut.
"Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat membangun komitmen penyuluh KB sebagai ujung tombak di tingkat lapangan serta meningkatkan sinergisitas para pemangku kepentingan, sehingga dapat ditindaklanjuti secara operasional dan kolaboratif," ujarnya.
Disampaikan pula bahwa angka TFR Sulut sudah berada pada replacement level yaitu sebesar 2,1 berdasarkan hasil pemutakhiran 'PK 23' dan di bawah TFR Nasional sebesar 2,18.
"Angka kelahiran perlu dikendalikan dengan bijak, karena berimplikasi terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, dinamika penduduk dan berbagai aspek kehidupan lainnya," ujarnya.
Di sela temu karya dilaksanakan juga pengukuhan Dewan Perwakilan Daerah IPeKB Provinsi Sulut yaitu Laura Lolowang (Ketua), Kristanto Gultom (Sekretaris) dan Margaretha Silangen (Bendahara).
Temu kerja PKB/PLK dihadiri Penyuluh KB Ahli Utama Siti Fatonah (pemateri),
Penyuluh KB dan PLKB, tenaga P3K penyuluh, kepala OPD-KB kabupaten dan kota serta tim kerja Perwakilan BKKBN Sulut.
Sebagaimana data Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka prevalensi stunting Provinsi Sulut sebesar 21,3 persen atau naik 0,8 persen dari tahun 2022 sebesar 20,5 persen.
