Bappeda-BKKBN Sulut evaluasi aksi konvergensi penurunan angka stunting

Manado (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama BKKBN meninjau dan mengevaluasi delapan aksi konvergensi penurunan angka stunting di provinsi berpenduduk 2,6 juta jiwa lebih tersebut.

"Peninjauan dan penilaian sementara dokumen delapan aksi konvergensi penurunan stunting ini adalah tahapan penting dalam proses penilaian kinerja tahunan kabupaten dan kota dalam upaya percepatan penurunan stunting," kata Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk di Manado, Rabu.

Langkah peninjauan dan penilaian tersebut juga mencakup menilai menilai langkah-langkah atau kebijakan yang telah diambil.

"Melalui proses ini, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, mengevaluasi kekurangan yang masih ada, serta menemukan peluang untuk peningkatan lebih lanjut," katanya.

Menurut dia, tahapan penilaian kinerja penurunan stunting meliputi beberapa langkah, yakni penyelenggaraan bimbingan teknis tentang penilaian kinerja bagi tim penilai, proses peninjauan dan penilaian sementara dokumen yang pada saat ini dilaksanakan selama dua hari.

Berikutnya, pelaksanaan penilaian kinerja penurunan stunting secara menyeluruh, kunjungan lapangan untuk meninjau pencalonan kabupaten dan kota yang dinominasikan, serta rapat pleno untuk menetapkan hasil peringkat dari penilaian kinerja penurunan stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut D. Tino Tandaju mengatakan, hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang akan divalidasi kembali bulan Juni dan akurasi data diperkirakan akan dirilis pada Juli-Agustus.

Ada beberapa kabupaten/kota yang naik angka stunting, dua di antaranya yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 33 persen dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 27,8 persen.

"Sudah dilakukan berbagai usaha-usaha yang maksimal oleh pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting di daerah tersebut," ujarnya.

Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting Sulut sebesar 20,5 persen.

Angka prevalensi stunting tertinggi di 15 kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 30,0 persen, sementara terendah berada di Kota Tomohon sebesar 13,7 persen.

Pemprov berusaha menurunkan angka stunting di tahun 2024 di bawah 14 persen.