Polda Sulut mantapkan persiapan Operasi Bina Kusuma Samrat-2023

Manado (ANTARA) - Polda Sulawesi Utara (Sulut) memantapkan persiapan pelaksanaan operasi kepolisian dengan sandi "Bina Kusuma Samrat 2023", melalui latihan pra operasi (Latpraops) yang  diikuti oleh para Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polresta dan Polres jajaran Polda Sulut, di Manado, Kamis.

Wakil Kepala Polda Brigjen Pol Jan de Fretes di Manado, Kamis mengatakan pelaksanaan Latpraops ini merupakan langkah awal untuk mengecek kesiapan personel, material, sarana prasarana serta kelengkapan pendukung lainnya sebelum dimulai Operasi Bina Kusuma Samrat-2023.

Sehingga, kata dia, nantinya semua rangkaian kegiatan operasi yang akan berlangsung selama 15 hari mulai 27 Februari 2023 hingga 13 Maret 2023, dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang optimal.

Jan de Fretes mengatakan, operasi Bina Kusuma Samrat 2023 merupakan operasi kepolisian dalam bentuk operasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dengan mengedepankan polisi berseragam, yang diarahkan pada sasaran potensi gangguan dan ambang gangguan agar tidak menjadi gangguan nyata.

"Operasi ini bertujuan untuk mencegah dan menangkal segala bentuk tindak kriminal atau kejahatan yang diakibatkan oleh perilaku atau tindakan preman dan premanisme serta penyakit masyarakat lainnya yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas," ujarnya mewakili Kapolda Sulut pada kegiatan Latpraops di ruang Tribrata Mapolda Sulut.

Selain itu, kata dia, operasi ini memiliki tugas untuk membangun dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat Sulut akan pentingnya situasi kamtibmas yang kondusif guna menjamin kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas setiap hari.

"Sasaran operasi itu, antara lain premanisme yang dapat meresahkan masyarakat, seperti perilaku mabuk-mabukan, meminta secara paksa uang di berbagai tempat, serta pembuat, penjual, mengkonsumsi miras/narkoba serta pelaku bisnis prostitusi dan perjudian," ujarnya.

Ia menyebut sasaran operasi tersebut pada lokasi-lokasi yang biasa digunakan oleh oknum warga masyarakat untuk melakukan aksi premanisme seperti terminal, pelabuhan, area perbelanjaan umum, parkiran umum serta lokasi lainnya.

"Nantinya, operasi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan penyuluhan preemtif, serta sambang atau door to door untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat yang berkaitan dengan premanisme serta penyakit masyarakat lainnya," katanya.

Ia berharap dalam pelaksanaan operasi ini agar mampu membangun harmonisasi dengan setiap elemen masyarakat, termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh generasi muda.

“Laksanakan operasi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan dalam pelaksanaannya wajib mempedomani peraturan serta perundangan yang berlaku, agar setiap langkah teknis dan taktis selama operasi tidak terjadi kesalahan, baik secara administrasi maupun operasional,” katanya.