Manado (ANTARA) - Walikota Bitung Max J Lomban mengatakan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sangat penting untuk pembangunan secara nasional atau menyeluruh.
"Sehingga sangat penting mengikuti sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020," kata Lomban di Manado, Jumat.
Dia menjelaskan APBD merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan dokumen daerah, sehingga perlu melakukan penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut Lomban mengatakan bahwa Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 merupakan pedoman bagi Pemkot Bitung dalam menyusun APBD tahun anggaran 2020.
"Permendagri ini menyatakan perlu adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah atau LKP tahun 2020," katanya.
Tercapainya sasaran utama prioritas dan pembangunan nasional diperlukan dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota, yang sesuai dengan sinkronisasi kebijakan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah," ujarnya.
"Karena itu dimintakan perhatian seluruh kepala perangkat daerah untuk lebih memperhatikan tahapan, regulasi dan mekanisme dalam proses penyusunan APBD serta pembahasan dan penetapan APBD 2020, dan harus tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat, " ujar Lomban.
Berita Terkait
Wacana PDIP tak lantik caleg suara tak linear, KPU: Itu kebijakan internal partai
Rabu, 20 Maret 2024 12:19 Wib
Mahfud: Hak angket DPR dibolehkan terkait kebijakan dan kewenangan pemerintah
Minggu, 25 Februari 2024 17:25 Wib
Ganjar dan WALHI bahas kebijakan hilirisasi rempah
Jumat, 9 Februari 2024 10:20 Wib
Prabowo sebut kebijakan hilirisasi SDM tingkatkan pendapatan negara
Minggu, 17 Desember 2023 7:28 Wib
Capres Anies sebut kebijakan luar negeri ke depan harus kreatif
Sabtu, 2 Desember 2023 17:40 Wib
Kunjungi Sulut, Kaesang persilahkan Caleg PSI kritik kebijakan, bukan serang personal
Sabtu, 14 Oktober 2023 22:17 Wib
Pemkab Sitaro sosialisasikan Kebijakan Pengarustamaan Gender
Kamis, 5 Oktober 2023 16:07 Wib
Pengamat: Kebijakan tidak wajib skripsi perlu ditinjau, karena abaikan esensi pendidikan
Senin, 11 September 2023 15:54 Wib