Manado (ANTARA) - Walikota Bitung Max J Lomban mengatakan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sangat penting untuk pembangunan secara nasional atau menyeluruh.
"Sehingga sangat penting mengikuti sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020," kata Lomban di Manado, Jumat.
Dia menjelaskan APBD merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan dokumen daerah, sehingga perlu melakukan penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut Lomban mengatakan bahwa Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 merupakan pedoman bagi Pemkot Bitung dalam menyusun APBD tahun anggaran 2020.
"Permendagri ini menyatakan perlu adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah atau LKP tahun 2020," katanya.
Tercapainya sasaran utama prioritas dan pembangunan nasional diperlukan dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota, yang sesuai dengan sinkronisasi kebijakan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah," ujarnya.
"Karena itu dimintakan perhatian seluruh kepala perangkat daerah untuk lebih memperhatikan tahapan, regulasi dan mekanisme dalam proses penyusunan APBD serta pembahasan dan penetapan APBD 2020, dan harus tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat, " ujar Lomban.
Berita Terkait
Telkomsel sukses uji coba teknologi biometrik di GraPARI
Senin, 21 Oktober 2024 21:49 Wib
Jelang berakhir masa jabatan Presiden, Jokowi enggan putuskan hal strategis
Kamis, 3 Oktober 2024 16:58 Wib
Kemenkumham Sulut gelar FGD evaluasi kebijakan Permenkumham No.15 Tahun 2020
Sabtu, 3 Agustus 2024 12:09 Wib
PLN dukung kebijakan pemerintah lebarkan golongan tarif
Jumat, 2 Agustus 2024 10:10 Wib
Arah kebijakan pembangunan ODSK berorientasi tiga aspek
Senin, 22 Juli 2024 6:39 Wib
Mata uang rupiah kembali melemah atas dolar AS
Jumat, 28 Juni 2024 11:21 Wib
Bank Dunia sebut kesuksesan ekonomi Indonesia ditopang kebijakan makroekonomi yang kuat
Senin, 24 Juni 2024 11:58 Wib
DJPb-KPPK komit kendalikan inflasi Sulut melalui kebijakan fiskal
Minggu, 16 Juni 2024 5:30 Wib