Manado (ANTARA) - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Andry Prasmuko mengatakan kinerja ekonomi Sulut menunjukkan capaian yang memuaskan di triwulan I tahun 2025.
"Kinerja perekonomian Sulawesi Utara menunjukkan capaian yang memuaskan, dimana PDRB Sulut pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 5,62 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen," kata Andry, di Manado, Jumat.
Dia mengatakan dari sisi perkembangan harga, tingkat inflasi Sulut tetap terjaga, dimana pada April 2025 Sulut mengalami inflasi 1,02 persen secara bulanan seiring berakhirnya masa pemberlakuan kebijakan diskon tarif listrik 50 persen di Februari 2025.
Hal ini, katanya, menyebabkan tagihan listrik pasca bayar bulan Maret mengalami penyesuaian tarif ke harga normal pada pembayaran di bulan April 2025.
Perkembangan positif juga terlihat pada sistem pembayaran. Digitalisasi ekonomi dan keuangan semakin diterima masyarakat Sulut.
Sampai dengan April 2025, volume transaksi digital melalui BI-Fast, QRIS, dan Uang Elektronik (UE) terus menunjukkan peningkatan signifikan.
Lebih lanjut, katanya, perkembangan kinerja perekonomian yang tumbuh lebih tinggi tercermin dari peningkatan nominal transaksi yang tercatat baik di BI-RTGS untuk nominal besar maupun BI-Fast untuk ritel.
Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah strategis dalam mempererat kolaborasi antara Bank Indonesia dan media dalam memperkuat pemahaman publik akan kondisi ekonomi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah, guna menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.
Dalam hal ini, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 20-21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, suku bunga Deposit Facility menjadi 4,75 persen, dan Lending Facility menjadi 6,25 persen.
Arah bauran kebijakan moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi.
