Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah membuka ekspor pasir laut dan menegaskan bahwa ekspor yang dibuka adalah sedimen laut yang mengganggu alur jalannya kapal.
"Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka, adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa.
Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sedimentasi air laut berbeda dengan pasir laut, meskipun wujud dari sedimentasi itu juga berbentuk pasir.
Ia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka ekspor pasir laut
"Sekali lagi, bukan (pasir laut), nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir. Tapi (yang diekspor) sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen," kata Presiden.
Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir hanya dapat dilakukan selama kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.
Aturan ekspor hasil sedimentasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dikatakan pengaturan ekspor hasil sedimentasi berupa pasir laut dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.
Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi bantah buka ekspor pasir laut, yang dibuka ekspor sedimen
Berita Terkait
Kapal perang Indonesia dan Filipina patroli bersama di perbatasan
Rabu, 20 November 2024 4:01 Wib
Presiden Prabowo dan Menhan AS bahas isu Gaza dan Laut Tiongkok Selatan
Kamis, 14 November 2024 11:08 Wib
Kelompok Houthi serang kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah
Rabu, 13 November 2024 16:22 Wib
UU Zona Maritim yang dikeluarkan Filipina diprotes China
Selasa, 12 November 2024 6:39 Wib
Enam negara kawasan segitiga karang dorong pengelolaan kawasan konservasi laut
Jumat, 11 Oktober 2024 2:45 Wib
Tingkatkan kualitas pelayanan dalam 5 tahun kepemimpinan Erick Thohir, PLN UID Suluttenggo terangi Pulau Bangkurung
Kamis, 3 Oktober 2024 18:48 Wib
BMKG sebut gempa Morotai akibat aktivitas subduksi lempeng laut Pasifik
Kamis, 19 September 2024 18:53 Wib
Presiden Jokowi ajak sarjana ekonomi rancang hilirisasi rumput laut dan kopi
Kamis, 19 September 2024 16:58 Wib