Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara (Sulut) menyebutkan pelayanan KB sebagai salah satu bentuk pelayanan publik ikut membantu menurunkan prevalensi stunting.
"Hal ini merupakan salah satu target RPJMN tahun 2020-2024 melalui KB cegah stunting," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju di Manado, Sabtu.
Keluarga berencana merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi sehingga terbebas dari stunting dan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
"Setiap orang memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan keluarga berencana yang aman, efektif, dan terjangkau," katanya.
Menurut dia, dalam penggarapan program KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus termasuk di wilayah kumuh dan miskin perkotaan memiliki tantangan yang tidak mudah dengan berbagai permasalahannya.
Namun, memiliki aspek strategis dan politis dalam upaya mewujudkan akses pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia.
"Upaya peningkatan cakupan keikutsertaan KB di wilayah khusus harus didukung dengan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, melibatkan peran mitra kerja pemerintah/swasta terkait dan diperlukan kolaborasi dan sinergisitas program dengan mitra kerja di berbagai tingkatan wilayah," katanya.
Diano mengatakan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut membuat salah satu inovasi dalam meningkatkan pelayanan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan melaksanakan pelayanan KB gratis secara menyeluruh di lapisan masyarakat yang ada di pusat perbelanjaan melalui kegiatan "Gas Iko Pol" (Gerakan Cegah Stunting Iko Pelayanan KB, Advokasi dan Konseling).
"Kegiatan inovasi ini akan membantu masyarakat terutama PUS untuk lebih mudah mendapatkan akses pelayanan KB secara gratis untuk dapat mengatur dan merencanakan kehamilan supaya dengan perencanaan yang baik maka generasi yang dihasilkan juga akan terbebas dari stunting," ujarnya.
Prevalensi stunting Sulawesi Utara berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 naik menjadi 21,3 persen dibandingkan tahun 2022 (Data SSGI) sebesar 20,5 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN Sulut: Pelayanan KB ikut membantu turunkan prevalensi stunting
