Jakarta (ANTARA) - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya bekerja sama dan menjalin komunikasi politik dengan pihak tertentu, yakni yang menjaga agenda reformasi serta berkomitmen meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi.
Amanat itu disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ketika ia membacakan sikap politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.
“Merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Puan.
Dikatakan Puan, rekomendasi tersebut bertujuan sebagai konsistensi sikap PDIP dalam menjaga demokrasi. Rekomendasi itu, ujarnya, merupakan hasil dari mendengarkan suara arus bawah, yakni anak ranting, ranting, hingga pengurus anak cabang (PAC) PDIP.
Di samping itu, Puan mengatakan, rakernas partai menilai bahwa fungsi kontrol dan penyimbang (check and balances) perlu untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
Oleh karenanya, Rakernas V PDIP merekomendasikan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, penguatan pelembagaan partai, serta perlakuan setara dan adil antara partai politik yang ada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Puan juga mengatakan bahwa rakernas partai berlambang banteng moncong putih itu menilai Pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
“Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang. Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” tuturnya.
Sebab itu, Rakernas V PDIP merokemendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.
Lebih lanjut, Rakernas V PDIP memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” tutur Puan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Rakernas PDIP minta Megawati hanya kerja sama dengan pihak tertentu
Berita Terkait
Puan Maharani tak menampik ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet
Senin, 21 Oktober 2024 20:13 Wib
Ahmad Basarah: Megawati sudah agendakan pertemuan dengan Presiden Prabowo
Minggu, 20 Oktober 2024 11:19 Wib
Hasto sebut pertemuan Megawati-Prabowo sebelum pelantikan presiden 20 Oktober
Selasa, 8 Oktober 2024 11:16 Wib
Prabowo harap bertemu Megawati sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober
Selasa, 1 Oktober 2024 16:29 Wib
Puan Maharani: Megawati dan Prabowo akan bertemu di tempat yang asyik
Kamis, 26 September 2024 14:20 Wib
Puan sebut Prabowo dan Megawati akan bertemu secepatnya
Sabtu, 21 September 2024 16:36 Wib
PDIP bantah incar kursi menteri di pertemuan Prabowo dan Megawati
Rabu, 18 September 2024 5:27 Wib
Megawati tiba di St.Petersburg untuk kunjungan kerja ke Rusia-Uzbekistan
Minggu, 15 September 2024 7:48 Wib