Manado (ANTARA) -
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara melakukan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting guna mendukung upaya penanganan tengkes secara tepat sasaran pada anak-anak di daerah setempat.
"Pelaksanaan pengumpulan data verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting tersebut dilakukan oleh tim pendamping keluarga dengan supervisi/pengawasan penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju di Manado, Selasa (9/4).
Pengumpulan data tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan kepada keluarga sasaran yang memiliki risiko stunting.
"Tim pendamping keluarga atau TPK harus memiliki data 'by name by address' (berdasarkan nama dan alamat) untuk setiap kelompok sasaran yang akurat, valid, dan termutakhir/terbaru dengan melalui kegiatan pemutakhiran melalui verifikasi dan validasi data," kata dia.
Dia mengatakan, BKKBN baru saja menggelar lokakarya dan orientasi verifikasi serta validasi untuk memastikan akurasi data keluarga berisiko stunting.
Melalui kegiatan seperti itu, akan terbangun sinergi antarpemangku kepentingan untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas data keluarga berisiko stunting.
"Kami terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta pengelola data, satgas stunting dan ketua pokja dalam pengelola data kabupaten dan kota, mekanisme pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta persamaan persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting," ujar Diano.
Ia menjelaskan verifikasi dan validasi data di tingkat kabupaten dan kota diharapkan menghasilkan data yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian dan intervensi bagi program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulut.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi stunting di Provinsi Sulut yang berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut berada pada angka 20,5 persen.
Pemprov Sulut dan para pemangku kepentingan di daerah itu terus berupaya menurunkan angka prevalensi tersebut hingga 14 persen pada tahun ini.
