Manado (ANTARA) - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara, Steve Kepel menyebutkan pelayanan prima yang diberikan mampu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik.
"Penyelenggara pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah melalui perangkat daerah atau instansi terkait untuk memberikan layanan secara prima dalam mempermudah sebuah kepengurusan atas kebutuhan masyarakat tertentu," sebut Sekprov Steve saat membuka Sosialisasi Penilaian Penyelenggara Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulut, di Manado, Jumat.
“Sosialisasi ini penting agar kapasitas pelayanan publik berkualitas, cepat, mudah serta prima,” ujarnya.
Dia berharap dari sosialisasi ini sebagai kegiatan tidak hanya bersifat simbolis, tapi merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka mendorong penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yang wajib diimplementasikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya berharap melalui menjadi wadah evaluasi dan improvisasi perihal memenuhi, memperbaiki, bahkan mengoptimalkan berbagai variabel standar pelayanan pada masing-masing unit kerja,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut Meilany Limpar mengatakan proses penilaian pelayanan publik di Sulut diawali dengan sosialisasi dari Agustus hingga Oktober 2023.
Dengan penilaian ini, lanjut dia, nantinya kiranya dapat mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan melalui Opini Pengawasan Pelayanan Publik, sekaligus sebagai upaya pencegahan maladministrasi pada setiap unit kerja.
Sosialisasi ini turut dihadiri, Irwasda Polda Sulut, Kepala Biro Perencanaan Polda Sulut, sekda kabupaten dan kota, kapolres kabupaten dan kota, kepala biro organisasi setda Provinsi Sulut, Kepala Kantor ATR/BPN kabupaten dan kota serta dan kabag organisasi kabupaten dan kota.
Berita Terkait
Kakanwil Kemenag Sulut minta ASN tingkatkan kualitas pelayanan publik
Rabu, 17 April 2024 9:16 Wib
Publik harus waspada penipuan belanja daring manfaatkan AI
Selasa, 16 April 2024 16:42 Wib
MK panggil menteri di sengketa Pilpres tingkatkan kepercayaan publik
Minggu, 7 April 2024 18:51 Wib
LSI: Gugatan ke MK berlawan logika publik yang menerima hasil Pilpres
Selasa, 26 Maret 2024 21:54 Wib
Wabah DBD meningkat, giatkan edukasi kesehatan publik
Selasa, 26 Maret 2024 13:31 Wib
Wagub: Butuh partisipasi publik berdayakan perempuan di Sulut
Kamis, 29 Februari 2024 21:53 Wib
Pemkot Tomohon gelar konsultasi publik RKPD tahun 2025
Kamis, 1 Februari 2024 5:06 Wib
Survei tingkat kepercayaan publik versi Indikator, Polri urutan keempat
Selasa, 23 Januari 2024 17:22 Wib