Jakarta, (AntaraSulut) - Sejumlah perusahaan percetakan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) akan menempuh jalur hukum terkait penerapan terbatas Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.
"Kami akan menempuh jalur hukum, terkait keputusan sepihak tersebut," ujar Ketua Umum PPGI, Jimmy Juneanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Pihak percetakan merasa dirugikan karena mereka telah mencetak buku Kurikulum 2013 sesuai dengan pemesanan sekolah-sekolah.
"Kami tidak diajak bicara sebelum Mendikbud Anies Baswedan memutuskan hal itu," keluh dia.
Dia mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki solusi lain atasi masalah cetak buku itu.
"Kami mengharapkan sebelum kami menempuh jalur hukum, pihak Kemdikbud mengajak kami audiensi," pinta dia.
Sebelumnya pemesanan buku dilakukan langsung oleh sekolah melalui e-katalog pada percetakan.
Jumlah buku yang dipesan oleh sekolah-sekolah pada semester satu tahun ajaran 2014/2015 mencapai 245 juta eksemplar dengan nominal Rp3,1 triliun.
Sementara untuk semester dua, buku yang dipesan sebanyak 267 juta eksemplar dengan nilai Rp1,9 triliun.
Penyaluran buku untuk semester I mencapai 95 persen, sementara yang sudah dibayar baru 48 persen.
Sedangkan penyaluran buku untuk semester dua baru 60 persen, dan belum dibayar sama sekali.
Padahal sejumlah perusahaan percetakan tersebut kejar tayang mengejar target yang diminta.
Berita Terkait
Kejati Sulut beri penerangan hukum pemberantasan TPPO bagi siswa Minut
Kamis, 25 April 2024 11:48 Wib
Prabowo sampaikan terima kasih kepada tim kuasa hukum usai sidang di MK
Rabu, 24 April 2024 2:59 Wib
Pakar hukum Tata Negara sebut MK tak akan diskualifikasi Gibran
Minggu, 21 April 2024 7:19 Wib
Pakar hukum sebut "Amicus curiae" di penghujung sidang bentuk intervensi peradilan
Kamis, 18 April 2024 1:47 Wib
Kejati Sulut laksanakan penyuluhan hukum bagi pelajar di Bitung
Rabu, 3 April 2024 11:06 Wib
Romo Magnis ibaratkan presiden seperti pencuri ditanggapi kuasa hukum Hotman Paris
Selasa, 2 April 2024 17:29 Wib
Kuasa hukum Ganjar-Mahfud minta MK hadirkan Kapolri
Selasa, 2 April 2024 17:28 Wib
Kuasa hukum Prabowo-Gibran sebut ahli jangan cuma "omon-omon"
Senin, 1 April 2024 16:17 Wib